Musni Umar: Bukan Mahfud MD yang Salah, Solusinya Hanya Dialog dengan HRS

 

Dikatakan Musni Umar, sebab itulah menurut Ridwan Kamil yang menjadi akar masalah terjadinya kerumunan massa, dan mengakibatkan Gubernur DKI, Anies Baswedan, diminta klarifikasi, begitu juga Gubernur Jawa Barat untuk diminta klarifikasi.

Akan tetapi, Musni Umar melanjutkan, mengapa tidak diundang Gubernur Banten untuk klarifikasi, begitu juga Bupati di tempat Bandara Soekarno Hatta.

"Inilah yang beliau sampaikan perasaan yang mengganjal lah kira-kira begitu. Tapi menurut saya, yang kita persoalkan itu bukan karena Mahfud MD mengeluarkan diskresi seperti yang kita sebutkan tadi," ujarnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyta-Cirebon.com dari kanal Youtube Musni Umar pada Kamis, 17 Desember 2020.

 

Karena, ditambahkan Musni Umar, kalau dilarang pun orang tidak akan peduli, mereka tetap akan datang untuk menjemput Habib Rizieq.

Apalagi justru semakin dilarang untuk menjemput, orang-orang akan makin banyak yang datang.

Musni Umar menyebut ada psikologi massa yang terjadi, yang jika ada larangan orang-orang justru akan lebih bersemangat, bahkan lebih bandel lagi untuk melawan pelarangan itu sendiri.

"Itulah psikologi massa yang biasa terjadi di mana-mana. Jadi bukan persoalan itu menurut saya, tetapi karena ketidakadilan dalam penegakkan hukum," ucapnya.

 

Musni Umar menyampaikan bahwa yang melakukan pelanggaran atau melakukan kerumunan massa itu terjadi di mana-mana.

Bahkan tersebar di 270 Pilkada di seluruh Indonesia, terjadi kerumunan massa tetapi tidak ada yang diproses.

Selain itu juga ketika terjadi pendaftaran untuk Pilkada, yang mengantar juga hingga ribuan orang.

 

"Termasuk yang di Solo itu, juga di Medan, di Surabaya, dan di berbagai tempat. Begitu pula setelah memenangkan pertarungan Pilkada, kita lihat di Solo begitu banyak ribuan orang datang, mengalu-alukan kemenangan Gibran, dan itu tidak diapa-apakan," urai Musni Umar.

 

Menurutnya hal itu yang menjadi persoalan dan membuat nurani masyarakat menjadi terusik, bukan dari pernyataan yang dilontarkan oleh Mahfud MD. Akan tetapi adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Musni Umar menilai kalau hukum ditegakan kepada semua orang yang melakukan pelanggaran hukum, maka itu tidak akan menjadi masalah.

"Jadi Habib Rizieq ditahan tidak masalah, tapi ketika hanya Habib Rizieq saja yang dikenakan hukuman, itulah yang membuat masyarakat memandang hukum ini hanya berlaku kepada mereka yang tidak menjadi bagian dari kekuasaan," katanya.

 

Musni Umar menuturkan bahwa hal tersebut merupakan perasaan dari masyarakat yang harus didengar, harus dihayati, dan harus diperhatikan.

Dia mengatakan lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti sekarang.

Musni Umar mengungkapkan bahwa rakyat sudah berbondong-bondong datang ke Polres meminta supaya Habib Rizieq dibebaskan.

 

Selain itu juga menuntut agar enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas dibentuk tim pencari fakta independen.

 

"Itu terjadi dan terus menerus menjadi bagian pemberitaan dari media sosial. Apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti ini menurut saya?" ujarnya.

 

Menurutnya tidak ada pilihan lain selain duduk bersama, berkomunikasi, dan mengajak Habib Rizieq bagaimana maunya dia, serta mencari titik-titik persamaan untuk kebaikan bangsa Indonesia.

"Untuk persatuan dan kesatuan, tidak bisa dalam kondisi yang kita alami sekarang ini krisis terus kita tetap mempraktekan itu, menekan kelompok-kelompok tertentu," katanya.

Jadi dia menilai, politik yang dapat mempersatukan dan merangkul semuanya, dan itu harus dijalankan demi kebaikan bangsa, serta untuk keselamatan bangsa.

"Dan itu yang paling penting yang harus dilakukan, solusinya hanya itu saja," ucapnya.

 

Jadi solusi yang Musni Umar berikan adalah adanya komunikasi, dialog yang dilakukan terus menerus untuk menyamakan atau mendekatkan perbedaan hingga semakin mengecil.

"Dan kita kembali menyelesaikan masalah-masalah yang sangat besar dan sangat banyak akibat Covid-19," katanya.

 ***