Network
PR CIREBON - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyesali alokasi anggaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pinjaman pemerintah pusat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab dana yang tahun ini diterima Rp 3,2 triliun itu kebanyakan dipakai untuk melanjutkan proyek.
Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan Anies lebih memilih menggunakan dana itu untuk keperluan melanjutkan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) hingga Taman Ismail Marzuki (TIM).
Ia menganggap hal ini sangat melukai perasaan rakyat. Sebab dana pinjaman tersebut tidak dipakai untuk memenuhi keperluan rakyat yang terdampak karena Covid-19.
"Ini sangat melukai perasaan rakyat, sedikitpun tidak ada rencana alokasi dana untuk langsung ke rakyat dari Pinjaman PEN sebesar Rp 3,265 triliun. Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi," ujar Gilbert kepada wartawan, Senin 26 Oktober 2020.
Baca Juga: Kemungkinan Gatot Nurmantyo Dicalonkan Ketum PPP, Pengamat: Repot, Kan Sudah Merapat ke Pemerintah
Gilbert menuturkan, seharusnya di masa pandemi ini Anies memberikan bantuan tunai kepada warga dan modal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sementara bantuan sosial dalam bentuk sembako disarankan untuk disetop.
"Hasil penelitian mis oleh CSIS dan juga pendapat pakar/mantan Menkeu mengatakan bahwa sebaiknya UMKM digalakkan, dan dana tunai diberikan," jelas Gilbert.
Seperti yang dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari video yang diunggah Selasa 27 Oktober 2020 pada akun YouTube Refly Harun.
Menurut Refly Harun itu semua seharusnya fair, kalau misalnya DPRD DKI berani mengkritik Anies bahkan ada narasi mencari pemimpin lain yang tidak seperti Anis.
Baca Juga: KPK Bergerak Presiden Jokowi Dapat Sepeda, Sebut Pelaporan Terima Gratifikasi adalah Teladan Baik
Maka tidak boleh menyalahkan kalau ada kelompok atau komponen society yang lain, juga berpikiran sama terhadap Presiden Jokowi.
"Jadi kita fair jangan satu dikatakan makar dan satu bukan." ujar Refly Harun
Karena itu pemerintahan yang sah semua hanya levelnya berbeda satu levelnya adalah presiden satu adalah levelnya DKI Jakarta tapi dua-duanya sah secara konstitusional dipilih oleh rakyat melalui pemilihan.
"Satu pemilihan pilpres satunya pemilihan gubernur DKI." ucap Refly
Menurut Refly lebih seruh pemilihan gubernur DKI kemarin dengan menghadirkan tiga calon Anies Baswedan, Basuki Cahya purnama dan Agus Harimurti Yudhoyono dibandingkan pemilihan presiden yang itu-itu saja
"Debat pemilihan gubernur DKI pun lebih lebih tajam dibandingkan debat presiden yang mengaung-ngaung." ucapnya
"Sebenarnya proses selanjutnya sama saja hanya bedanya adalah satu presiden dan satu Gubernur DKI oleh karena itu kita harus hormati dua institusi ini." imbuhnya
"Tapi saya sepenuhnya setuju kritik yang disampaikan oleh Gilbert dari PDIP mengenai alokasi dana yang harus untuk pemulihan ekonomi nasional kenapa digunakan untuk dilanjutkan untuk membangun infrastruktur." ujar Refly.
Baca Juga: Siap-siap Besok Demo Tolak Omnibus Law, Kodam Jaya Kerahkan 6.000 Personel Guna Amankan Aksi
Sedangkan, mengenai Jakarta international sport yang kemudian revitalisasi atau mungkin rehabilitasi taman Ismail Marzuki, Refly menyatakan setuju sesuai perkataan Rizal Ramli.
"Jadi saya juga setuju apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli dalam berbagai kesempatan termasuk di video saya terdahulu dan dia sampaikan lagi kalau tidak salah di Indonesia Lawyers Club mengenai tiga prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menangani Covid-19 kira-kira butuh 300 triliun, ke-2 cash transfer memberi makan kepada masyarakat berupa cash transfer selama 4 bulan ke depan kira-kira dana nya 300 triliun dan vitalisasi pangan." ujar Refly Harun
Kebijakan yang seperti ini, rasional seperti ini bisa dilakukan kalo tidak ada free riders dalam setiap kebijakan.
Karena justru dalam kesempitan ini banyak konglomerat dan para pengusaha ingin mengambil kesempatan kalau programnya hanya tiga itu saja ya tentu saja pengusaha-pengusaha tidak rela.
Artinya, proyek-proyek mereka, bantuan bantuan kepada mereka, mungkin juga keringanan keringanan pajak kepada mereka itu akan dihilangkan karena negara lebih mementingkan masyarakat banyak yang barangkali 90% lebih dari masyarakat Indonesia.
"Agar mereka bisa masih punya daya beli juga mereka bisa makan." ujarnya
Kalau uang itu diberikan kepada konglomerat atau pengusaha ya paling mereka belikan properti atau ditukar dengan valuta asing karena kalau mereka mau memproduksi barang lagi ketika daya beli tidak ada ada gunanya.
Dengan membeli properti mereka berharap bahwa ada economic recovery dengan istilah Rizal Ramli jadi ekonomi turun ke tingkat bawah ke dasar tapi akan naik lagi.
"Kritik Gilbert ini sesungguhnya tidak hanya berlaku untuk Anies Baswedan tapi juga berlaku untuk presiden Jokowi sendiri." ucap Refly Harun
"Karena kita perlu pembagian tugas, siapa yang sesungguhnya harus melakukan cash transfer." imbuhnya
Baca Juga: Jabar Antisipasi Libur Panjang Akhir Oktober, Ridwan Kamil Siapkan Aturan Tegas 50 Persen Pengunjung
Seperti apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah agar jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran yang akhirnya membuat anggaran penggunaannya tidak tepat sasaran misalnya katakanlah cash transfer itu dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak perlu lagi melakukan proses transfer.
"Bantuan UMKM juga tidak boleh double misalnya." pungkas Refly Harun
Dalam kondisi seperti ini itulah yang diperlukan namanya koordinasi antara pusat dan di daerah dan kalau kita kaitkan dengan program pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 maka sesungguhnya leading sektornya tetap pemerintahan nasional.
Pemerintahan nasional yang harus menjadi leading sector untuk memastikan semua perut orang makan dan juga ketahanan pangan. sementara para kepala daerah menjadi implementator eksekutor dari program pemerintah pusat tersebut
"Jadi dalam kondisi yang seperti ini tidak boleh harusnya kepala kepala daerah melakukan inisiatif-inisiatif yang bisa dikaitkan dengan otonomi daerah." ucap Refly
Apalagi, negara dalam keadaan darurat nasional sehingga perlu satu komando perlu satu kesatuan visi perlu yang namanya leadership tunggal untuk mengatasi ini semua.
"Jadi balik-balik tetap ke pemerintah pusat seharusnya yang harus dikembalikan kepada presiden Jokowi." ujar Refly
Harus jelas kalau ini dana untuk pemulihan ekonomi nasional maka tidak boleh gunakan untuk yang lain misalnya begitu kalau ini dalam untuk penanganan Covid-19 tidak boleh digunakan yang lain
Baca Juga: Penangkapan Penghasut Unjuk Rasa Omnibus Law Anarkis Bertambah, Polisi Kini Amankan 10 Pelaku
Hanya persoalannya apakah pusat pernah tegas untuk mengatakan kami punya prioritas hanya 3 saja satu menangani Covid-19, dua memastikan orang makan, tiga memastikan orang makan juga melalui program lumbung pangan.
"Artinya kegiatan-kegiatan lainnya bisa ditunda terlebih dahulu apalagi kegiatan yang sangat-sangat mewah seperti pemindahan ibukota." ujar Refly Harun
"Proyek-proyek infrastruktur tetap di kebut, proyek-proyek atau rencana pemindahan ibukota tidak di-stop juga akibatnya dana yang terbatas ini menjadi rebutan mereka mereka yang memiliki akses atas kekuasaan tersebut." ucapnya
"Sesungguhnya inilah kritik yang terbesar bagi pemerintah ini dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional." imbuhnya.
Baca Juga: Pakistan Bertindak Panggil Utusan Prancis, Bicara Keprihatinan Soal Islamofobia Kebebasan Ekspresi
Dengan demikian, misalnya harus penanganan Covid-19 seperti yang dikatakan Rizal dengan 300 triliun, yaitu dulu yang harus diperangi perang total melawan Covid-19.
Kalau itu berhasil dalam empat bulan kedepan misalnya baru kita bicara tentang langkah-langkah pemulihan ekonomi lainnya
"Dan ini pernah disampaikan presiden Jokowi tidak ada gunanya kita bicara pemulihan ekonomi kalo Covid-19 belum jelas penanganannya, belum jelas bagaimana strategi kita menundukkan Covid-19, belum jelas bagaimana memastikan masyarakat patuh terhadap protokol Covid-19." ucapnya
"Kritik itu kita harus dengar sebagai sesuatu yang membangun sebagai sesuatu yang bisa memperbaiki diri kita tidak hanya di level daerah tapi juga di level pusat terhadap gubernur Anies sepenuhnya saya dukung tapi kritik yang sama juga harus kita sampaikan kepada pemerintahan pusat yang masih terkesan tidak fokus dalam penanganan Covid-19, memastikan orang bisa memakan semua dan memastikan bahwa Indonesia bisa keluar dari krisis ini semua." Pungkas Refly Harun.
***
