Network
PR CIREBON – Polemik pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja masih belum usai hingga sekarang. Selanjutnya, aksi penolakan akan kembali dilakukan pada besok dan beberapa hari mendatang.
Terkait aksi tersebut, Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya mengerahkan 6.000 personel guna mengamankan aksi elemen buruh dan mahasiswa di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada 28 Oktober dan 2 November 2020.
"Untuk penjagaannya, total personel kami ada 3.900 orang. Meski demikian kita siapkan pasukan cadangan juga. Nah itu total keseluruhan personel 6.000 orang. Itu semua kita siapkan untuk antisipasi, kita lihat juga eskalasinya," ujar Dudung yang dikutip oleh PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News, pada Selasa, 27 Oktober 2020.
Baca Juga: KPK Bergerak Presiden Jokowi Dapat Sepeda, Sebut Pelaporan Terima Gratifikasi adalah Teladan Baik
Dalam pengamanan aksi, Dudung mengatakan pihaknya menyiapkan pendekatan yang humanis sehingga tidak perlu terjadi bentrokan dengan para peserta aksi. Ia pun menuturkan Kodam Jaya bersama Polda Metro Jaya telah memetakan strategi dengan mengimbangi eskalasi massa.
"Kita sudah antisipasi dan kemungkinan-kemungkinan eskalasi massa pada 28 Oktober dan 2 November, kita memang sudah bisa membaca petanya yang teman-teman lakukan termasuk dari mahasiswa dan buruh, bahkan anarko. Kita sudah siapkan antisipasinya," jelas Dudung.
Dudung memastikan, jika ditemukan kelompok anarko, dipastikan nantinya akan ada pembinaan yang dilakukan dari petugas TNI atau pun dari Polri.
"Nanti kita lokalisir dan akan ada pembinaan-pembinaan dengan bahasan wawasan kebangsaan," ujar Dudung.
Baca Juga: Kembali jadi Tersangka, Habib Bahar Terkena Dugaan Kasus Penganiayaan Sopir Online
Selama Oktober 2020, aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan oleh beberapa elemen mulai dari mahasiswa hingga buruh di sekitar Istana Merdeka. Petugas TNI dan Polri pun memastikan penjagaan di sekitar Istana Merdeka diperketat selama gelombang aksi berlangsung.
