PR CIREBON – Salah satu anggota DPD RI Filep Wamafma meminta pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka dan menyeluruh terhadap semua kebijakan yang telah diambil untuk Papua, mulai dari rencana kebijakan selama ini, sampai pada eksekusi di lapangan.
"Di tengah usaha resolusi konflik di Papua, hendaknya semua pihak termasuk Pemerintah menahan diri untuk tidak membuat gaduh. Sebenarnya, resolusi macam apa yang ingin dibangun di Papua," kata Filep di Jakarta, Sabtu, 5 Desember 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Filep mengingatkan, saat ini Indonesia tidak sedang menjadikan Papua sebagai ladang uji coba pembangunan ataupun sebagai sampel bagi konsep kesejahteraan.
Baca Juga: Balas Sindir Refly Harun, Ferdinand Hutahaean: Hukum Jangan Dibawa Perasaan, Malu Sama Tiang Listrik
Filep berpendapat, sebaiknya pemerintah tidak sekadar mencari-cari solusi karena apabila itu yang dilakukan, maka pemerintah sesungguhnya belum berhasil menciptakan kepercayaan, yang dibangun mulai dari para pemimpin politik di Tanah Papua.
"Hal itu akan menjadi pekerjaan rumah baru bagi Pemerintah sehingga daripada menciptakan kegaduhan, lebih baik melakukan evaluasi yang terbuka dan menyeluruh terhadap semua yang dilakukan Pemerintah terhadap Tanah Papua, mulai dari rencana kebijakan selama ini, sampai pada eksekusi di lapangan," ujarnya.
Ia juga menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengakui ada korupsi yang dilakukan elite di Papua terhadap Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Baca Juga: Anak Buahnya Terjaring OTT KPK, Mensos Juliari: Saya Sedang di Luar Kota, Monitoring Saja
Membaca pernyataan Mahfud tersebut, Filep menuturkan, logika sederhana mengarahkan pada pemaknaan elite sebagai para pejabat atau pemimpin/pembuat kebijakan di Tanah Papua.
"Maka pertanyaannya menjadi lebih spesifik, siapakah para pejabat atau pemimpin/pembuat kebijakan di Tanah Papua yang mengkorupsi dana yang diberikan Pemerintah?," katanya.
Filep Wamafma yang juga merupakan anggota DPD RI Dapil Papua Barat itu menjelaskan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik atau "good governance", prinsip keterbukaan atau transparansi adalah kunci.
Baca Juga: DPR Menilai Kasus Benny Wenda Masuk Kategori Makar, TNI-Polri Tindak Tegas dan Tunduk Indonesia
Menurutnya, transparansi dalam "good governance" berarti seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus bisa diakses pihak-pihak yang berkepentingan dan juga harus memadai agar bisa dimengerti dan dipantau oleh pemangku kepentingan ini.
"Arus informasi juga harus bebas. Keterbukaan atau transparansi ini mencakup seluruh aspek aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.
Ia menyarankan, agar pernyataan Mahfud MD tersebut tidak dipersepsikan sebagai "melemparkan opini kosong", maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk membuka data secara transparan mengenai dana yang dikorupsi berikut elite-elite yang dimaksud.
Filep juga berpendapat, apabila terdapat bukti yang cukup, Pemerintah dapat juga melaporkan para elite yang melakukan korupsi tersebut.
"Selain itu, pernyataan tersebut apabila tidak didukung oleh bukti, maka berpotensi melakukan pembunuhan karakter terhadap para pemimpin di Papua. Pembunuhan karakter seperti itu sangat melemahkan niat dan naluri untuk benar-benar membangun Papua," katanya.
Dirinya juga meminta Pemerintah Daerah di Papua mengklarifikasi pernyataan Mahfud MD kepada masyarakat agar tidak menjadi "bola liar".***