Network
PR CIREBON - Pada 1 Desember 2020 kemarin Organisasi Papua Merdeka (OPM) merayakan sebuah ulang tahun yang mana telah diwarnai oleh pernyataan kontroversial Papua Barat tentang mendeklarasikan kemerdekaannya.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah mendeklarasikan pembentukan sebuah pemerintah sementara Republik Papua Barat dengan mencalonkan Benny Wenda sebagai Presiden interim di Papua Barat.
Seperti yang telah dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari video yang diunggah 2 Desember 2020 pada kanal YouTube Rocky Gerung Official, pengamat politik Tanah Air, Rocky Gerung turut mengomentari polemik yang terjadi di wilayah timur Indonesia ini.
Baca Juga: Jateng Kasus Harian Positif Covid-19 Terbanyak, Ganjar Pranowo: Angka Salah Input, Naik Tak Melonjak
Menanggapi hal tersebut Rocky Gerung menilai bahwa suatu hal yang telah terjadi karena pintu percakapan formal dengan pemerintahan telah tertutup.
"Istana gak mau buka peluang itu, maka hukum-hukum sosiologi mulai bekerja yaitu apa yang tidak bisa diuraikan dengan pikiran akan diselesaikan di jalanan," ujarnya
Bahwa seharusnya Istana berterimakasih kepada Papua Barat, karena telah menunjukkan realitas permasalahan yang terjadi di Tanah Air ini.
"Pemerintah harus berterima kasih karena dengan ekspresinya itu kemudian mereka memberikan sinyal yang kuat pada pemerintah bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi," ujarnya.
Baca Juga: Bak Macan Kelaparan, KPK Kembali Gelar OTT ke Sejumlah Pejabat Kemensos Atas Dugaan Korupsi Bansos
Tidak hanya itu, Rocky Gerung pun menyuruh kepada beberapa menteri agar sigap dalam menanggapi hal ini, agar presiden Jokowi pada akhirnya dapat sadar dengan kondisi Indonesia saat ini.
Rocky mengatakan bahwa sebuah Keadilan yang tidak tiba di tanah Papua itu, mesti betul-betul secara bijak diuraikan terutama oleh Menteri Pertahanan (Menham).
Menko Polhukan dan Menteri dalam Negeri harus menunjukkan kepada Jokowi supaya paham bahwa negeri ini sebenarnya tidak sedang baik-baik saja.
"Dalam menangani kasus ini pemerintahan Indonesia harus berhati-hati." pungkasnya
"Jadi soal itu sebetulnya yang mesti dibaca secara cepat oleh intelijen, supaya operasi-operasi kekerasan itu harus betul-betul memperhatikan nilai HAM," ujar Rocky.
Baca Juga: Ancaman Teritori Benny Wenda, FSB: KBRI Harus Bergerak Diplomasi Internasional Terkait Papua
Sekali saja pemerintah melakukan sebuah pelanggaran HAM di Papua, maka saat itu juga Papua dapat betul-betul merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia.
"Sekali tergelincir pada pelanggaran HAM, seluruh dunia akan kembali menselebritikan tuntutan independen dari masyarakat Papua, dan bagi forum Internasional itu ada hak untuk menentukan nasib sendiri yang disebut bagian dari hak asasi sebuah bangsa itu," ucapnya.
Tidak hanya itu saja, bahkan Rocky Gerung pun menyoroti persoalan kekecewaan yang dirasakan oleh warga Papua dengan kemaslahatan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh presiden Jokowi di Pilpres 2019.
"Mestinya gak terjadi hal itu di Papua, padahal Jokowi belasan kali bolak-balik ke Papua selama Pilpres, kalau begitu, apa yang dia janjikan sebetulnya sehingga tidak masuk di dalam hati nurani masyarakat Papua itu," ujarnya.
Kejadian yang dialami Papua adalah sebuah ironi, karena baru saja di Pilpres 2019, Jokowi mendapat suara penuh di Papua namun kenyataannya malah berkebalikan selang satu tahun berjalan.
"Sebenarnya, 'kan ini sebuah ironi kalau kemarin pada Pilpres 2019 di Papua Presiden Jokowi menang telak tapi kemudian sekarang di tengah perjalanan orang Papua minta memisahkan diri," ucap Rocky Gerung.
ULMWP menandai pada tanggal 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Tanggal itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.
Baca Juga: Buka Hutan Kota untuk Berlibur, Wali Kota Surabaya: Jangan Liburan Jauh, Khusus Tahun Ini saja
Pembentukan Pemerintah sementara ini dalam penantian bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.
Bahwa Pemerintah sementara yang dipimpin oleh Benny Wenda berhak untuk membuat sebuah deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat dengan mengatasnamakan rakyat Papua Barat.
Dengan demikian Benny Wenda mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.
"Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di Papua Barat adalah ilegal," ucapnya.
Terkait peristiwa deklarasi kemerdekaan Papua Barat, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak istana.
***
