Network
PR CIREBON – Polemik yang terjadi di Papua perlu diselesaikan juga lewat diplomasi internasional.
Hal tersebut disampaikan Forum Satu Bangsa, yang meminta agar pemerintah Indonesia melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan, terkait situasi yang terjadi di Papua, mengingat munculnya tuntutan dan provokasi Papua merdeka datang dari dalam dan luar negeri.
"Di samping proses pembangunan Papua yang dilakukan secara terus-menerus, pemerintah juga harus melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan," kata Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta pada Sabtu, 5 Desember 2020.
Baca Juga: 'Aneh' Secara Misterius Youtube Front TV FPI Hilang, Fadli Zon: Tangan Tak Terlihat, Membungkam
Dilansir Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Antara News, pemerintah, menurutnya, juga harus menjadikan KBRI di seluruh dunia sebagai pusat-pusat untuk diplomasi internasional.
"Indonesia Diaspora di berbagai belahan dunia dapat didorong sebagai ujung tombak people diplomacy selain pelajar-pelajar Indonesia di berbagai kampus di seluruh dunia," tuturnya.
Peran tokoh-tokoh agama di Papua dapat diperkuat sebagai pengikat kecintaan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Pemerintah, kata Hery, juga harus memberikan perlindungan terhadap umat beragama tanpa kecuali agar dapat memberikan pesan perdamaian yang adil dan abadi.
Baca Juga: Buka Hutan Kota untuk Berlibur, Wali Kota Surabaya: Jangan Liburan Jauh, Khusus Tahun Ini saja
Masyarakat Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia lain secara keseluruhan, memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Pemerintah Indonesia, lanjut Hery, telah melakukan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan keamanan yang diterapkan selama era Orde Baru. Sejak Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid dan Megawati, harkat dan martabat rakyat Papua secara umum telah dipulihkan.
Hak budayanya telah diakui dengan berkibarnya bendera Bintang Kejora di bawah Sang Saka Merah Putih sebagai bendera nasional.
Baca Juga: Jateng Kasus Harian Positif Covid-19 Terbanyak, Ganjar Pranowo: Angka Salah Input, Naik Tak Melonjak
"Pun, Otonomi Khusus diberikan kepada rakyat Papua," ujar Hery.
Pada era Pemerintahan SBY, anggaran pembangunan Papua digelontorkan secara besar-besaran melalui Otonomi Khusus tersebut.
Sementara pada Pemerintahan Jokowi, dilakukan pembangunan infrastruktur secara masif dan penyamaan harga secara nasional termasuk di Papua, yang menunjukkan cara pandang baru yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah Papua.
Baca Juga: Sebut Macron Beban, Erdogan Berharap Prancis Segera Menyingkirkannya
"Memang perlu disadari bahwa problem kesenjangan ekonomi harus segera diselesaikan secara terintegrasi. Hubungan sosial masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia secara umum harus ditingkatkan tidak melulu melalui pendekatan ekonomi dan keamanan, tetapi melalui diplomasi budaya," katanya.
Keindahan dan keluhuran budaya papua harus menjadi khazanah budaya nasional.
"Hubungan budaya yang setara dan saling mengisi akan mempercepat proses integrasi nasional semakin kokoh," pungkas Hery.***
