Network
PR CIREBON - Dr Tirta mengatakan kerumunan boleh kalau sesuai protokol, kartu protokol, Kalau dulu ada kartu ITE, sekarang ada kartu protokol, boleh kerumunan asal sesuai protokol.
"Pak Jokowi kan udah kasih mandat ke Satgas Covid, sudah kasih Inpres, peraturannya bagus, ya emang ada kritik kepada pemerintah, dan Alhamdulillah direspons dalam waktu 2x24 jam, tapi saya ga mengira responsnya itu mencopot senior kawan-kawan saya juga, Kapolda Metro," katanya di Kanal Youtube Deddy Corbuzier.
Menurutnya ini seperti kebijakan panik, kalau dilihat upaya dari Kapolda Metro di Jakarta, Kapolda Metro itu sudah membagi masker 150 ribu pcs, dan juga fotonya terpajang di Jakarta terkait edukasi 3M, bahkan membagikan masker seminggu atau dua minggu sebelum demo Omnibus.
Baca Juga: Hati-Hati, BMKG Memprakirakan Potensi Cuaca Ekstrem pada Tanggal 21 sampai 26 November 2020
"Sudah berusaha, tapi kemarin waktu kejadian itu kan kalo kita lihat bukan kesalahan salah satu pihak di Jakarta doang, Pak Habib Rizieq kan orang sipil, warga biasa anggapannya yang lagi buat acara pernikahan atau acara Maulid, dan acara itu ga hanya terjadi di Jakarta tapi seluruh Indonesia, awal mulanya datang ke Bandara, rame dong," ujar dr Tirta.
Hal itu menurutnya harus sudah bisa diprediksi, sudah bisa diduga. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari kanal Youtube Deddy Corbuzier, 21 November 2020.
"Harusnya sebelum kedatangan itu paling nggak Satgas Covid ini mengirim dua atau tiga orang untuk berdialog dengan FPI. Aku tanya sama beberapa orang yang di FPI, salah satunya Ustaz Hany Kristianto, Ustaz Hany ini bilang belum ada satgas Covid yang mengajak diskusi setelah kejadian yang di Bandara," ucapnya.
Baca Juga: Anak dan Menantu HRS Tak Hadiri dalam Pemeriksaan, Humas Polri Menduga Memang Ada Pelanggaran Prokes
Dia menyampaikan harusnya sebelum kejadian bisa mengajak FPI untuk berdialog, mengajak untuk bersama-sama kontrol massa, dan juga memberikan edukasi.
"Kalau Pak Habib ini diajak kolaborasi untuk edukasi pasti akan efektif loh, kayak UAS yang zaman lebaran dia edukasi untuk salat Id di rumah, AA Gym juga, Pak Yusuf Mansur juga, jadi kalau diajak tuh bisa bagus tapi ga ada dialog," kata Tirta.
Dia melanjutkan, tiba-tiba Habib Rizieq mengumumkan untuk datang ke pernikahan anaknya yang ke-4.
Baca Juga: Pencopotan Baliho HRS oleh Kodam Jaya, Refly Harun Sebut Itu Bukan Kewenangan TNI atau Pangdam
"Saya masih inget tuh omongan itu. Harusnya sudah ada pengalaman bandara, ada bukti Habib Rizieq mengajak masyarakat untuk datang ke pernikahan anaknya, Satgas ngirim dong orang untuk dialog," katanya.
Selain itu mengajak dialog bersama dengan Kapolda Metro, juga dengan Jakarta Pusat, tetapi yang terjadi adalah membuat kebijakan instan.
"Pak Doni Monardo kepala BPP memberikan 20 ribu masker alasannya sebagai mitigasi pencegahan dan preventif," katanya.
Baca Juga: Hidayat Nur Wahid Dukung Ma'ruf Amin Bertemu Habib Rizieq: TNI dan FPI Bisa Bersama Selamatkan NKRI
Menurutnya pemberian masker tersebut bukan jalan terakhir, karena jalan pertamanya adalah dengan berdialog, maka dari itu Tirta memberikan kritiknya ke Doni Monardo.
"Aku kritik langsung dan Pak Doni menjawab 'harusnya Mas Tirta sharing ke saya', 'lah Pak Doni ga tanya ke saya'. Yang terjadi lempar-lemparan, akhirnya yang terjadi adalah kasih masker 20 ribu dan di saat yang bersamaan pengungsi Merapi itu belum dapat masker sama sekali," ujarnya.
Tirta menceritakan ketika itu dia ada di Yogyakarta, dan menanyakan pembagian masker di pengungsian yang ternyata belum dibagikan, sementara di saat bersamaan 20 ribu masker diberikan ke pernikahan anak Habib Rizieq.
Baca Juga: Meski di Perbatasan, Pos Jaga Kalilapar Papua Kini Dapat Menggunakan Listrik Bertenaga Surya
"Yang akhirnya kan menurutku apakah masker ini menjadi solusi, bahwa kalau kita kerumunan lalu pakai masker ga bakal kena Covid kan nggak. Solusi pertama kan harusnya dialog dulu, nah di sinilah step by stepnya, kebijakan yang terlalu panik decision karena panik itu. Sebenarnya kalau kita mengutamakan dialog, mengesampingkan politiknya Pak Rizieq A, atau politik pemerintah B, atau politik C, duduk bareng itu akan lebih ena," ucapnya.
Tirta mengaku dia menyoroti tindakan Satgas Covid yang membagikan masker, karena di sisi lain banyak kerumunan di daerah lain seperti di Tegal, Medan, dan di Surabaya, di mana mereka dikenakan denda dan dilakukan swab massal.
Tirta menyatakan setelah bertanya apakah di Petamburan dilakukan swab massal seperti kebijakan yang dilakukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, tetapi hal itu tidak dilakukan.
Baca Juga: 400 Warga di Megamendung Bogor yang Menghadiri Tabligh Akbar Habib Rizieq Jalani Tes Swab
"Ini lucu karena Pak Anies Baswedan memberlakukan PSBB DKI, ini tidak sinkron dengan kebijakannya beliau di masa PSBB Transisi ini. Harusnya kalau ada PSBB Transisi acara itu ga ada, dan alasannya kalau kita lihat, kita dengar baik-baik, Pak RK kan juga ditegur, lalu Pak RK bilang ini urusan Walikota Bogor, terus Walikota Bogor bilang kerumunan ga bisa kita handle, terus Pak Anies bilang kami sudah menegur lewat Walikota Jakpus, Walikota Jakpus memang benar ngasih surat lalu akhirnya didenda oleh Satpol PP," ujarnya.
Tirta mengungkapkan yang menjadi permasalahan dan dipertanyakan oleh masyarakat adalah di Jakarta ada PSBB Transisi.
Dia juga menuturkan yang diharapkan relawan bukan denda, karena kalau denda akan mengesankan kerumunan boleh selama membayar denda. Menurutnya yang menjadi masalahnya itu sudahkah diajak dialog.
Baca Juga: Dukung Kewenangan Mendagri Terkait Sanksi Kepala Daerah, Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Diperlukan
"Tapi yang sekarang terjadi kan Pak Anies dipanggil, ini dipanggil, apa sih susahnya duduk satu meja terus bilang lain kali jangan kaya gitu ya, yuk edukasi bareng, ga usah diperpanjang," kata dr Tirta.
***
