Network
Baca Juga: Prancis Menolak Menyerah Meski Diserang Muslim Dunia, Presiden Macron: Kami Bebas di Tanah Sendiri
"Saya ingat waktu, deklarasi KAMI berulang-ulang saya katakan ada beberapa foto di sana, foto Din Syamsudin, foto rochmat Wahab dan beberapa pentolan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia lainnya. tiba-tiba dengan mudahnya seseorang bazzer yang tidak perlu saya sebutkan namanya mengatakan wajahnya seperti penipu semua." Ujar Refly
"Coba bayangkan bayangkan kalau itu dilakukan oleh mereka yang kritis pada penguasaan." imbuhnya
Yang diinginkan pada negara ini adalah menghargai perbedaan pendapat memelihara hak konstitusional untuk menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan dan tidak mudah mengkategorikan setiap kritik sebagai sebuah penghinaan, penyebaran kebencian, dan lain sebagainya.
Baca Juga: Bebas Murni dari Tuduhan Gratifikasi, Siti Fadilah Sempat Menunggu Empat Tahun dalam Penjara
"Sebagainya mana selalu saja ingin disampaikan oleh pihak-pihak yang ingin melihat orang lain di penjara." ujar Refly Harun
"Karena saya katakan satu prinsip kalau kita bermain di ranah hukum kita akan menjadi publik person untuk tidak mengatakan menyamakannya dengan public figure." ucapnya
Kalau ada orang yang mengkritik kita ya kita harus bisa menerimanya sebagai konsekuensi dari posisi kita sebagai pablik person.
Baca Juga: Ikut Tanggapi Emmanuel Macron, Presiden Jokowi: Prancis Lukai Perasaan Umat Islam Seluruh Dunia
Tapi kalau kita tanggapi setiap kritik kepada kita dengan pengaduan kepada pihak yang berwajib ke polisi dan lain sebagainya apakah akan menyelesaikan masalah bangsa ini.
"Yang muncul adalah dendam, yang muncul adalah kemarahan, dan bisa jadi kemudian mereka yang tidak berkuasa hari ini berpikir nantilah tunggu lah kalau saya berpuasa." ujar Refly
Tidak boleh begitu, siapapun yang berkuasa nantinya justru tidak boleh melancarkan dendam apapun harus memelihara demokrasi.
Baca Juga: Sumbangsih KAMI untuk Negeri, Bagikan Sembako ke Terdampak Covid-19
Bahkan ingin mengatakan harusnya pemimpin kedepan mengatakan "hei rakyat ku kalau saya berkuasa saya tidak akan membiarkan kalian dipenjara hanya karena perbedaan pendapat, saya hanya akan menangkap dan memenjarakan orang yang jahat, orang yang mencuri, orang yang memperkosa, yang korupsi terutama.
Bukan orang yang menyampaikan aspirasi atau pendapatnya walaupun itu keras kalau itu menyinggung misalnya pribadi atau kelompok kelompok lain harusnya diselesaikan juga dengan demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat dan saling minta maaf saling berkomunikasi." ucapnya
Tidak selalu menggunakan instrumen kekuasaan apakah kita senang ingin membicarakan setiap orang padahal orang tersebut bukan penjahat, seorang penjahat sekalipun mungkin kita harus dididik agar dia sadar apalagi orang yang hanya berpendapat secara kritis.
Baca Juga: Sanksi untuk Turki dari AS Menanti, Pasca Pengujian Rudal S-400 Rusia yang Dilakukan Turki
"Masa kita langsung terganggu sebagai sebuah pribadi misalnya padahal setiap hari kerja kita mengkritik." imbuhnya
Jadi marilah kritik balas dengan kritik kalau misalnya dianggap ada penghinaan klarifikasi melakukan klarifikasi, minta tempat untuk memperbaiki dan lain sebagainya
"Jangan lantas langsung ini memenjarakan orang negara hukum bukan negara kekuasaan." pungkasnya.
Baca Juga: Jokowi Ajak Dunia Mengedepankan Persatuan Toleransi Umat Beragama
Negara melindungi rakyat bukan untuk justru menakut-nakuti rakyat dengan instrumen koersif yang sering kita dengar dari penguasa, ancaman-ancaman seperti itu.
Tidak tegas kalau macam-macam dan lain sebagainya padahal the founding fathers kita justru menuliskan kalimat welas asih.
"Negara melindungi segenap rakyat seluruh tumpah darah memajukan kesejahteraan umum dan lain sebagainya ya mudah-mudahan fenomena ini tidak berlangsung terus-menerus." ucap Refly Harun.
Baca Juga: Sandiaga Uno Masuk Bursa Caketum PPP, Pengamat: Tidak Mudah, Dia Harus Jaga Reputasi Politik
"Kita kembali kepada roh demokrasi kita roh reformasi kita kebebasan berpendapat kita dan mudah-mudahan kita menjadi negara yang benar-benar baldatun toyyibatun warobbun Ghofur termasuk dalam hal penghargaan perbedaan pendapat dan sama-sama menjaga demokrasi konstitusional."pungkas Refly Harun.***
