Network
Baca Juga: Ma'ruf Amin Sayangkan Sikap Pamer Kebaikan di Medsos
"Hanya saja tidak pernah memasukkan nama Megawati Soekarnoputri, padahal Megawati masih bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden. Jadi bukan tidak mungkin tiba-tiba konstelasi politik mengarahkan PDIP untuk mencalonkan kembali Megawati, apalagi misalnya Puan Maharani tidak begitu populer untuk menjadi calon presiden," ujarnya.
"Kembali ke jabatan menteri itu, yang harus digarisbawahi adalah sah untuk menyusun bata sebagai pencalonan di 2024, tapi persoalannya adalah ada inkonsistensi di masa jabatan ke-2 ini," kata Refly. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman Youtube Refly Harun.
Refly mengungkapkan pada masa jabatan Presiden Jokowi periode pertama, menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.
Baca Juga: Rustika Herlambang Sebut Rapor Kinerja Jokowi Dinilai Berada di Angka 66 oleh Netizen Twitter Aktif
Namun, sekarang ada tiga partai yang menempatkan ketua umumnya menjadi menteri yaitu Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Suharso Monoarfa. Menurutnya, dua di antara nama tersebut potensial sebagai calon presiden.
Perubahan ini, dia melanjutkan, bisa dipahami karena adanya bargaining position. Para ketua umum yang berasal dari partai itu mungkin jauh lebih besar daripada waktu periode pertama.
"Yang kedua adalah Presiden Jokowi sengaja untuk mencari putra mahkota, kalau mereka tidak memegang partai politik, maka bargaining position mereka akan lemah. Misalnya Airlangga Hartarto melepaskan jabatannya sebagai ketua umum Partai Golkar, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden," ucap Refly.
Baca Juga: Pasca Umumkan Pensiun, Khabib Nurmagomedov Berencana Melatih UFC
Dia menambahkan bahwa hal yang sama berlaku untuk Prabowo Subianto, karena kalau seandainya ada konstelasi perubahan luar biasa di Gerindra, yang memungkinkan ada orang kuat lainnya. Tapi jika tidak ada, nama Prabowo Subianto tetap akan menjadi posisi teratas di Partai Gerindra.
