Junjung Tinggi Demokrasi Reformasi, Fahri Hamzah: DPR Harusnya Tunduk pada Rakyat, Bukan pada Parpol

PR CIREBON - Pengesahan UU Cipta Kerja yang lalu telah membuat berbagai lapisan masyarakat di Indonesia memiliki pandangan negatif terhadap DPR RI.

 

Menanggapi hal tersebut, politikus Indonesia Fahri Hamzah mengutarakan pendapatnya.

 

Menurutnya, masyarakat terlalu cepat untuk menolak DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja tersebut. Terlebih masa kerja anggota DPR yang baru belum genap setahun.

 

 

Fahri Hamzah selaku mantan Wakil Ketua DPR RI mengajak para anggota DPR untuk tidak terpengaruh oleh partai politik dan mendengar suara para buruh di luar sana.

 

Memang ini waktunya untuk DPR dan politisi secara umum untuk memulai pemikiran yang sifatnya itu sistemik 

 

"Please jangan lagi kita berfikir sepotong membuat gambar kecil dari persoalan tapi cobalah lihat gambar besarnya." ucap Fahri Hamzah 

 

"Sinisme rakyat kepada DPR itu tidak bisa dihindari karena anggota DPR itu setelah dipilih tidak bisa dikendalikan oleh rakyat dan konstituennya." ujar Fahri Hamzah. dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari video yang diunggah pada akun YouTube Fahri Hamzah

 

 

Menurut Fahri, DPR dikendalikan oleh ketua umum Parpol nya dan akhirnya juga ketua umum Parpol terlibat di dalam satu mekanisme oligarki untuk mengatur kekuasaan legislatif dari belakang layar.

 

Jadi apa yang disebut sebagai telepon pak Ketum, bu ketum, pak sekjen, bu sekjen dan sebagainya itu lumrah.

 

"Sehingga memang anggota DPR kita tidak independen mereka bukan wakil rakyat mereka adalah wakil Parpolnya." ujar Fahri Hamzah

 

Dan karena itu kadang-kadang menganggap mereka adalah korban dari sistem yang mereka sendiri tidak mampu untuk mengubahnya.

 

 

Lebih lanjut, Fahri mengaku menulis buku di akhir jabatan DPR itu tahun 2019, itu yang menjadi buku terakhir yang ditulis berubah sebuah buku putih.

 

Alasan Fahri Hamzah membuat sebuah buku karena terus terang ingin menegaskan bahwa kesalahan relasi antara daulat rakyat dengan daulat partai politik.

 

"Apapun suatu hari akan menjadi bom waktu karena sekali lagi anggota DPR dicoblos dan habis itu terpilih dan dilantik menjadi anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat, mereka berhenti menjadi wakil rakyat dan terpaksa menjadi wakil Parpol." tegasnya

 

"Jadi parpol itu yang bisa mengendalikan, fraksi itu salah satu cara berpikirnya kita jangan mengendalikan DPR dengan komando partai politik." imbuhnya

 

 

Partai politik harus dibiarkan bebas untuk mewakili konsekuensiny, kemudian benar-benar dapat mewakili rakyat.

 

"Kalau memang dengan omnibus law ini ada anggota DPR yang basis nya adalah industri tentu harus membela buruh." ucap Fahri

 

Karena menurutnya ink adalah sebuah Lingkaran setan yang tidak selesai-selesai karena pada akhirnya sistem yang tidak berubah.

 

"Nanti pada akhirnya partai politik ini yang nantinya akan dipilih lagi oleh rakyat dan kemudian partai politiklah yang kembali mengontrol. yadapat di sayangkan bukan saja mengontrol legislatif tapi juga mereka ngontrol eksekutif." ucap Fahri Hamzah

 

 

Atas dalih petugas partai, walikota bupati bahkan presiden pun tidak bisa menyuarakan dan melaksanakan apa yang sebenarnya

 

Merupakan permintaan dan kehendak rakyat banyak dan mereka terpaksa terjebak kepada keinginan dari partai politik yang mengatas namakan rakyat.

 

"Tapi mereka punya kemampuan menekan di legislatif mereka mengganti mereka menggeser seenaknya saja." imbuhnya

 

Di eksekutif mereka bisa menggalang lagi parlemen untuk tidak mendukung melakukan MOSI tidak percaya akan kemungkinan.

 

"Mata rantai lingkaran setan ini yg harus dihentikan kalau kita mau serius membangun demokrasi dan sistem perwakilan yang sehat, partai politik harus dicegah menjadi mesin kekuasaan mereka harus kembali sebagai pemikir dan penting bagi negara."

 

 

Untuk itu, Fahri menganggap untuk introspeksi sistem demokrasi kita ini harus dijalankan secara sepenuh hati.

 

Jangan ada keinginan memanipulasi mengambil jalan pintas seolah-olah ada cara yang lebih cepat untuk mengelola proses-proses politik yang ada dalam demokrasi Dan memang sengaja dibuat agar kontrol dari satu kelompok kita hindari.

  

Negara atau sistem itu dikelola oleh dalam demokrasi, Negara dikelola oleh sistem dan sistem itu dikendalikan oleh banyak orang. Demokrasi dengan membuat sistemnya lebih transparan dan transparansi itu membuat terukur.

 

"Dalam pemikiran politik demokrasi dan konstitusi inilah yang menyebabkan mereka mengambil jalan yang salah seperti jalan mereka mempercepat Omnimbus Law." ujar Fahri Hamzah.

 

 

Dengan demikian, ini adalah cara yang salah, cara yang dapat mendatangkan sinisme Masyarakat terhadap pemerintahan kita secara meluas dengan waktu yang cepat.

 

"Jadi inilah waktunya kita untuk introspeksi dan melihat gambar besar dari suatu persoalan." ucapnya.***