Network
PR CIREBON - Penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law pada 5 Oktober 2020 lalu masih terus berlanjut dan menuai perhatian banyak pihak.
Sebelumnya pada Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung pada 5 Okober 2020, sebanyak 7 fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja, sementara 2 fraksi lainnya yaitu Demokrat dan PKS memutuskan untuk tidak menyetujui, hingga Demokrat memutuskan walk out setelah michrophone yang digunakannya dijegal oleh ketua DPR, Puan Maharani.
Setelah resmi disahkan, aksi massa yang turun ke jalanan mewarnai penolakan Omnibus Law yang sebelumnya sudah dianggap kontroversial karena dianggap tak memihak pekerja, terutama pada klaster ketenagakerjaan.
Baca Juga: Mikrofon Demokrat Dimatikan Puan Maharani, Sekjen DPR: Supaya Tidak Ada Tabrakan Audio Membuat Hang
Kritikan pedas pun bermunculan dari beragam kalangan, mulai dari masyarakat biasa, aktivis, akademisi, hingga politikus.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah meyakini keberadaan UU Cipta Kerja yang kontroversial itu, nantinya belum tentu menyedot kaum pemodal untuk berbisnis di Indonesia.
Menurut Fahri, kaum pemodal harus berkomitmen terhadap hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Dinilai Cacat Hukum, KRPI Siap Tempuh Jalur Perlawanan Judicial Review
"Ane gak yakin investor datang... investor yg bener itu yang komit dengan HAM dan lingkungan. Kalau UU mau bikin pelanggaran HAM dan rusak lingkungan mah yang datang bukan investor tapi yg datang KUCING GARONG," cuit Fahri dalam akun Twitter miliknya @fahrihamzah pada 6 Oktober 2020.
