Network
PR CIREBON - Pengamat sosial politik dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Iqbal Ahmady M Daud MIP meminta UNHCR untuk mempercepat proses tindak lanjut keberadaan pengungsi etnis Rohingya di Kota Lhokseumawe, Aceh.
Menurut Iqbal, kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah tepat dengan menampung sementara ratusan pengungsi Rohingya itu di Balai Latihan Kerja (BLK) Kandang, sekaligus memenuhi kebutuhan dasar pengungsi Rohingya.
"UNHCR juga harus memberi kejelasan untuk segera tindaklanjuti dan Pemko Lhokseumawe saya pikir keputusan untuk menampung sudah tepat," ungkap Iqbal.
Baca Juga: Surabaya Diminta Contoh DKI Jakarta Buat PSBB Total, Pakar: Jangan Nanggung, Nanti Kasus Naik Lagi
Lebih lanjut, Iqbal pun memahami langkah yang dilakukan pemerintah Aceh dalam penanganan Rohingya sudah mempertimbangkan dua perspektif yakni kebijakan dan kebijaksanaan.
Dari perspektif kebijakan, tentu Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota juga harus mengikuti instruksi dan arahan dari Pemerintah Pusat yang juga memiliki bidang terkait penanganan pengungsi Internasional.
"Tapi ini manusia yang menjadi pengungsi dan butuh penanganan segera terutama aspek primer seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, itulah perspektif kebijaksanaan dari kita Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Pemerintah Aceh," jelas Iqbal, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Kasihan Mahasiswa UI Dibungkam Lewat Pakta Integritas, Fadli Zon: Aktivis Panggilan Sejarah, Abaikan
Artinya, kebijakan Pemko memberikan tempat penampungan untuk memenuhi kebutuhan dasar Rohingya memang berdasar pertimbangan kemanusiaan, tetapi tak bisa dipungkiri hal ini juga memiliki batas waktu, tidak untuk selamanya.
"Kebijakan Pemko untuk menampung sudah cepat dalam perspektif kemanusiaan, bukan sekedar perspektif kebijakan tapi juga ada perspektif kebijaksanaan, tapi ada waktu juga bukan dalam waktu tidak terbatas," paparnya.
Untuk itu, UNHCR perlu memikirkan segera nasib manusia perahu tersebut, apakah ingin dilakukan relokasi ke tempat penampungan resmi yang lebih layak, atau memiliki kebijakan lainnya.
Baca Juga: Kasus Denny Siregar Hina Santri Tasikmalaya Memanas Lagi, Forum Mujahid Siap Buat Pengadilan Rakyat
Hal demikian perlu dipertimbangkan UNHCR, sebelum timbul polemik tersendiri di Pemko Lhokseumawe dan Pemprov Aceh yang juga memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya.
Artinya, jangan biarkan ini memunculkan resistensi dari masyarakat Aceh terhadap ratusan pengungsi etnis Rohingya tersebut.
"Itu yang saya takutkan terjadi di Aceh. Secara sosial orang Aceh memang fair menerima orang luar. Tapi ketika orang Aceh bakal ngomong ngapain Rohingya ke sini, habisi anggaran kita atau kenapa pemerintah lebih fokus ke mereka, itu yang saya takutkan, menghilangkan karakter orang Aceh yang suka membantu," jelas Iqbal.
Baca Juga: Syekh Ali Jaber Ditusuk Jadi Bukti Ulama dalam Bahaya, PKS: RUU Perlindungan Harus Segera Terbit
Sedangkan Iqbal mencontohkan beberapa negara di Eropa yang menerima pengungsi dari negara-negara Islam yang berkonflik, tetapi justru menimbulkan resistensi di masyarakat mereka sendiri.
Artinya, rakyat setempat merasa terpinggirkan aspirasi politik dan harus berbagi porsi dengan para pendatang tersebut.
"Karena dampak dari keterlambatan tindak lanjut UNHCR ini luas, ada beberapa hal seperti saya sampaikan, konflik sosial juga. Mereka (Rohingya) orang tanpa negara, jadi ketika mereka berbuat kejahatan di negara baru mereka itu juga jadi penyakit sosial yang baru," tambah Iqbal lagi.
Baca Juga: Erick Thohir Minta Masyarakat Saling Jaga saat PSBB Total, Utamakan Kesehatan demi Kenyamanan Perut
Sebagai informasi, sebanyak 297 orang etnis Rohingya terdampar di Lhokseumawe pada Senin, 07 September 2020, meski sebelumnya pada Juni 2020 juga sudah terdampar 99 Rohingya di Kabupaten Aceh Utara.
Dengan demikian, saat ini kedua gelombang Rohingya itu berada di BLK Kandang sebagai tempat penampungan sementara sembari menunggu tindak lanjut UNHCR.***
