Network
PR CIREBON - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa harga vaksin Covid-19 akan dibanderol dengan harga yang ditentukan oleh penjualnya.
"Harga itu dinamikanya tinggi, tergantung masing-masing penjual, yang tetapkan bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu vaksin merah putih harus kita buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin kita tetapkan harganya," ujar Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Kendati memiliki perbedaan harga, Erick mengatakan kualitas vaksin Covid-19 akan tetap sama.
Baca Juga: Soroti Rencana Pertamina tentang Penghapusan Premium, Netty: Rakyat Butuh Bantuan Bukan Dibebani
"Jadi kalau ditanya vaksin kenapa ada yang 5 dolar, 8 dolar, 20 dolar. Kalau dibilang karena kualitas? Tidak juga, karena semuanya bagus, sudah uji klinis ketiga," katanya.
Lebih Lanjut Erick mengungkapkan, perbedaan harga vaksin bisa disebabkan oleh biaya penemuan yang mahal atau kapasitas produksi yang rendah.
Erick menyampaikan pemberian vaksin dilakukan dengan dua skema, yakni subsidi pemerintah dan mandiri.
Baca Juga: Banyak Pihak yang Beri Dukungan untuk Nyapres Lagi, Megawati: Saya Hanya Ketawa Saja
"Apakah ketika vaksin yang menjadi bantuan pemerintah yang murah? Ya enggak juga. Negara hadir untuk rakyat. Pemerintah akan menggratiskan untuk yang memerlukan termasuk dokter dan perawat berdasarkan data," katanya.
Untuk vaksin mandiri, pihaknya telah mengomunikasikan dengan para pengusaha agar turut membantu menjaga keuangan negara.
"Kita ketemu Kadin, jangan juga mereka merasa diperas. Saya minta pengusaha jadi bagian yang mandiri," katanya.
Baca Juga: Bandel Langgar Protokol Kesehatan, Warga Diberi Sanksi Berbaring di Peti Jenazah untuk Merenung
Sebelumnya, Erick Thohir menyampaikan bahwa harga vaksin Covid-19 untuk satu orang sekitar 25-30 dolar AS atau Rp366.500-Rp439.800 (kurs Rp14.660).
"Harga vaksin ini untuk satu orang dua kali suntik kurang lebih harganya 25 dolar sampai 30 dolar AS, tapi ini Bio Farma lagi menghitung ulang," ujar Menteri Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.***
