Network
DPR lewat Komisi VI, kata Andre justru sudah mengingatkan pemerintah jauh-jauh hari tentang hal ini. Sebab nilai ekonomis yang ada dalam industri sawit dan minyak goreng bukan kecil, namun sangat jumbo. Perputarannya dalam jumlah miliar dollar.
Dalam nilai yang besar itu, biaya untuk menghasilkan 1 liter minyak goreng tidak mahal, malah tidak sampai Rp 10.000/lt. Menurut Andre info ini mereka peroleh dari PTP yang mengurusi kebun sawit dan minyak goreng.
Andre memahami, langka Presiden menunjuk Luhut, karena ada benturan yang tdak terselesaikan, sehingga akhirnya penugasan kembali ke Luhut. Presiden Jokowi kesal.
Puncak kekesalannya "Presiden mengeluarkan jurus pamungkas dengan L4. Luhut lagi Luhut lagi," katanya.
Baca Juga: KJRI Noumea Kaledonia Baru Makamkan Siti Dapiah (80) WNI Sebatangkara
Luhut yang mencoba menggagas audit, memastikan, banyak industri sawit yang ada disini memiliki kantor di luar negeri, Singapura. Dari industri sawit yang memiliki luas lahan 600.000 hektare di Indonesia tapi berkantor di luar negeri, pemerintah tidak bisa memungut pajak dari perusahaan-perusahaan itu.
"Dia bayar pajak di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarters to Indonesia,” kata Luhut.
Jadi harus dipahami minyak goreng tidak bisa dilihat dari hilirnya saja, tapi harus dicek sampai ke hulu. “Begitu Presiden meminta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya migor. Tidak. Saya langsung ke hulunya,” kata LBP atau Luhut.
Baca Juga: Emmeril Kahn Belum Ditemukan, Presiden Jokowi Ucapkan Empati secara Langsung
Dalam catatan SABACIREBON Luhut pernah ditugasi mengisi posisi-posisi strategis. Misalnya pada 2020, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
