Network
SABACIREBON-Berbagai pihak menanggapi secara positif langkah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang bakal mengaudit lahan dan perusahaan sawit.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi VI DPR-RI Andre Rosadie menanggapi rencana Luhut untuk mengaudit lahan dan perusahaan sawit.
Dibalik sikap positif Andre, banyak kalangan menilai langkah Luhut sudah keluar jalur, merembet kemana-mana, bahkan dikhawatirkan untuk menyebabkan timbulnya konflik kepentingan.
Baca Juga: Anak-anak Jadi Korban Saat Polisi Berindak Keras Amankan Final Liga Champions.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memberikan penugasan kepada Luhut untuk mengurus minyak goreng. Penugasan ini merupakan rentetan dari mahalnya harga minyak goreng. Lalu berlanjut kepada larangan ekspor minyak goreng agar harganya kembali ke Rp 14.000/lt untuk minyak curah.
Setelah Presiden mencabut larangan ekspor minyak goreng, Pemerintah membuat kebijakan subsidi untuk membuat harga minyak goreng menjadi Rp 14.000/lt. Namun periode subsidi dibatasi sampai Selasa 31 Mei 2022. Kedepannya ketika larangan ekspor dicabut, pemerintah memberlakukan kebijakan DMO dan PMO kepada industri minyak goreng. Kebijakan ini mewajibkan industri minyak goreng menyetor 20 persen produksinya untuk pasar domestik.
Menurut Andre dalam wawancara dengan Kompas TV, audit adalah langkah maju dari pemikiran Luhut. Dengan mengaudit dapat diketahui, berapa sih sebetulnya biaya untuk memproduksi mnyak goreng.
Dengan audit juga akan diketahui berapa sih luas lahan yang dimiliki satu pemegang HGU.
Baca Juga: Bupati Majalengka Janji Akan Gelar Semarak HUT Majalengka ke-532, Ini Serangkaian Kegiatannya
