Network
PR CIREBON - Puskappi menyatakan pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi berkaitan dengan Pilpres 2024.
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan kalau berbicara tentang spekulasi pergantian di pucuk pimpinan TNI dan Polri, dan kalau menyangkut jabatan yang strategis tentu tidak lepas dari aroma politik.
Menurutnya hal itu memang akan selalu dibantah tapi pengelompokkan-pengelompokkan itu ada, aspirasi-aspirasi itu ada, bahkan pernah diakui oleh Kapolri, terlihat adem di luar tapi di dalam seperti api dalam sekam.
Baca Juga: Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Terhadap Sopir Taksi Online, Bahar Smith Menolak untuk Diperiksa
"Tapi intinya Kapolri Idham Aziz mengakui bahwa memang ada persaingan itu, persaingan untuk menjadi tribrata satu tapi rupanya analisisnya tidak hanya siapa yang menjadi Kapolri tapi sudah sampai kepada 2024, dan menunjuk Tito Karnavian sebagai salah satu Calon Presiden," ujar Refly di kanal Youtubenya, 24 November 2020.
Refly menilai itu hal yang masuk akal kalau Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, punya keinginan atau misi untuk menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden.
"Kenapa begitu? karena beliau adalah sosok yang potensial, smart, Profesor Doktor saat ini, tidak banyak orang seperti mantan Kapolri Tito Karnavian ya," katanya.
Baca Juga: Dinkes Jabar Adakan Lomba dengan Total Hadiah Jutaan Rupiah, Berikut Caranya
Karena itu kalau Tito disebut-sebut sebagai salah satu calon Presiden, Refly menyatakan bukan hal yang salah.
Dia menuturkan Tito kelahiran tahun 1964 dan usianya baru 56 tahun, nanti empat tahun lagi usianya 60 tahun, belum terlalu tua untuk menjadi seorang calon Presiden.
Dia memberikan contoh Joe Biden yang menjadi calon Presiden di usia 77 tahun, Biden kelahiran tahun 1942, jadi kalau kelahiran 1964 masih terlalu muda.
Baca Juga: Pria Pemanjat Baliho Kembali Berulah, Diturunkan Secara Paksa Menggunakan Crane
Refly menambahkan itu masuk akal, dan masuk akal juga kalau ada geng-geng seperti yang disebut oleh IPW, Indonesia Police Watch.
IPW menyebut geng solo yang merujuk kedekatan dengan Presiden Jokowi, geng Makassar yang merujuk kepada kedekatan Kapolri Idham Aziz, dan geng Pejaten yang merujuk kepada Kabin, Kepala BIN Budi Gunawan.
"Jadi tiga genk tapi melalui analisis Puskappi tadi ada geng lain yaitu genk Tito Karnavian, ya kita sebutkan saja apa adanya, ini seperti pornografi politik. Orang kadang-kadang enggan menyebutkannya padahal itu yang jamak, yang lazim terjadi," katanya.
Baca Juga: Polisi Sebut Bahar Smith Menolak Diperiksa Terkait Kasus Penganiayaan: Dilimpahkan ke Kejaksaan
Siapapun yang in power, jelas Refly, selalu akan mempertahankan kekuasaannya dan mengembangkan kekuasaannya, itu jamak terjadi.
Selain itu, yang tadi disebutkan sekarang ini berada di posisi in power semua, dan juga punya peluang untuk 2024 kecuali tentu Presiden Joko Widodo. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari kanal Youtube Refly Harun.
"Jadi kalau geng Solo ya wajar karena Presiden Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia yang saat ini berkuasa, tentu dia ingin Kapolri yang loyal pada dirinya dan memang kata akhir akan ada di Presiden Joko Widodo," ujar Refly.
Baca Juga: Simbol Jempol Kejepit Bukan Bermakna Mesum, Ini Arti Sesungguhnya
Menurutnya jika Kapolri Idham Aziz menginginkan teman-temannya maka wajar saja, karena dia ingin pensiun dan in power sekarang ini, sebelum pensiun paling tidak dia memastikan mungkin teman-temannya entah satu angkatan atau satu daerah bisa naik.
Sementara itu status Tito Karnavian masih in power, karena dia menjadi Menteri Dalam Negeri.
"Hubungan Tito Karnavian dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sangat dekat, ya melalui jalur Taufik Kiemas sama-sama Sumatera Selatan. Lalu BIN juga kita tahu kalau sekarang masih inpower, masih dekat kekuasaannya, masih dekat hubungannya dengan The Running Party, termasuk dengan Megawati Soekarnoputri," ujar Refly.
Baca Juga: Gelombang Protes di Thailand Semakin Tegang, Tuntutan Reformasi Monarki Disuarakan
Jadi menurutnya bukan hal yang mengherankan kalau rotasi itu sangat bergantung kepentingan-kepentingan kelompok, baik di dalam maupun di luar Polri, yang di luar Polri tentunya ada Presiden Joko Widodo, KABIN, dan Menteri Dalam Negeri juga.
"Yang di dalam Polri ya tentu Kapolri sendiri, hal itu biasa saja yang terjadi, yang penting tidak mengorbankan profesionalitas, artinya yang dipromosikan haruslah tetap putra-putra Polri terbaik, janganlah karena perkawanan mengorbankan kualitas," ucap Refly.
Dia menyampaikan jangan mereka yang tidak berkualitas dan tidak berintegritas diangkat, sebaliknya mereka yang berkualitas dan berintegritas masuk kotak.
Baca Juga: Asal Usul Kata 'Pletok' pada Bir Pletok, Minuman Khas Betawi yang Kaya Manfaat
Jangan sampai begitu, tegasnya, karena Indonesia membutuhkan seorang polisi yang profesional.
"Jadi spekulasi bisa saja terjadi, momentum Habib Rizieq digunakan untuk melakukan rotasi, promosi apapun namanya, tetapi yang paling penting soliditas, profesionalisme, loyalitas kepada bangsa dan negara tetap harus dipelihara oleh Kepolisian Republik Indonesia," kata Refly Harun.
***
