Network
PR CIREBON - Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menuai banyak polemik dan menjadi perbincangan hangat publik.
Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin juga turut menyoroti permasalahan POP milik Kemendikbud tersebut.
Din mengungkapkan, kebijakan dari Mendikbud Nadiem Makarim tersebut dinilai sebagai kebijakan yang tidak bijak dan tidak populis atau merakyat.
Baca Juga: Miliki Kritik Terselubung Terhadap AS, Tiongkok dan Rusia Bekerjasama Deklarasikan Perang Informasi
"Mundurnya Muhammadiyah, NU, dan kemudian PGRI dari program tersebut menunjukkan adanya masalah besar dan mendasar. Jelas hal ini menunjukkan bahwa Mendikbud tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang sejarah pendidikan nasional Indonesia dan peran organisasi-organisasi kemasyarakatan khususnya keagamaan dalam gerakan pendidikan nasional." kata Din dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 29 Juli 2020 dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Muhammadiyah dan NU adalah pelopor pendidikan di Indonesia, di mana Din menyebut kedua organisasi tersebut bersama organisasi pendidikan lainnya adalah stake holders sejati pendidikan nasional.
Sementara Sampoerna dan Tanoto yang menjadi salah satu permasalahan dalam program ini merupakan pendatang baru dalam dunia pendidikan.
Baca Juga: Beredar Video Pembakaran Poster Habib Rizieq, Tengku Zulkarnain: Serupa PKI Bunuh Jenderal
"Yayasan atau foundation seperti Sampoerna atau Tanoto hanyalah pendatang baru, yang setelah menikmati kekayaan Indonesia baru berbuat atau memberi sedikit untuk bangsa (dibandingkan dengan keuntungan yang mereka raup) dari Tanah dan Air Indonesia. Jadi kalau mereka yang dimenangkan/dilibatkan dalam POP sungguh merupakan ironi sekaligus tragedi." lanjutnya.
