Network
PR CIREBON - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyatakan rasa bersalahnya usai tiga organisasi besar, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memutuskan pergi dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang sedang berjalan.
Padahal, mereka selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, sehingga Nadiem Makarim berharap mereka dapat bergabung dalam POP Kemendikbud lagi.
Baca Juga: Cetak Sejarah Baru di Indonesia, Isdianto Jadi Gubernur Pertama yang Terlahir Bukan dari Pilkada
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul. (Saya, red) berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ungkap Nadiem Makarim, seperti yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Selasa, 28 Juli 2020.
Lebih lanjut, Nadiem berpendapat terkait organisasi menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri, nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan.
"Ya, tidak sama seperti diperlukan untuk (dana, red) bantuan pemerintah. Kemudian, mereka juga dipastikan tetap diakui sebagai partisipan Program Organisasi Penggerak," ujar Nadiem.
Baca Juga: Jakarta dan Jabar Dapat Dana Pinjaman Triliunan, Sri Mulyani Ajak Ganjar dan Khofifah Bergabung
Namun demikian, kendati tidak memakai anggaran negara, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.
"Instrumen pengukuran keberhasilan program adalah Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD-SMP, atau instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD," terang dia.
“Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini."
