Network
PR CIREBON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggulirkan cercaan terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim terkait kebijakan tentang membuat permanen pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah.
Dalam detailnya, Banyak anggota dewan yang menilai kebijakan Mendikbud itu tidak sejalan dengan kondisi di wilayah Indonesia yang tidak seluruh wilayah di Indonesia memiliki fasilitas internet atau listrik untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.
Hal ini pun diungkapkan Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan kebijakan itu sepertinya akan menimbulkan semacam ketimpangan, khususnya bagi para siswa yang berada di sejumlah daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai.
Baca Juga: Tak Sengaja Setujui Ucapan Trump, Studi Temukan Radiasi X-Ray Bantu Lansia AS Lawan Covid-19
"Jadi kebijakan itu sangat tidak efektif, apalagi bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) karena adanya perbedaan pada akses," ungkap Said di Gedung DPR RI Senayan, seperti yang dikutip dari Warta Ekonomi belum lama ini.
Adapun hal yang disoroti anggota dewan adalah pola pembelajaran jarak jauh yang akan fokus pada kebutuhan penggunaan listrik serta teknologi yang memadai untuk para siswa.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan tak semua kalangan siswa pelajar di berbagai daerah bisa mudah menggunakan teknologi dengan aliran listrik, khususnya di daerah-daerah 3T.
Baca Juga: DPR Minta Kapolri Pecat Brigjen Prasetijo Utomo hingga Tindak Tegas yang Terlibat Secara Transparan
Dalam contohnya, Said menyebutkan masih ada 17 persen daerah yang tak dialiri listrik, termasuk di Madura yang memiliki 34 desa tanpa listrik.
"Padahal, Pak Nadiem, sampai saat ini masih ada sekitar 17 persen daerah yang tidak teraliri listrik. Seperti misalnya di Sumenep, Madura, di mana ada 34 dari 287 desa yang belum dialiri listrik," ujar Said.
