Network
Kendati demikian, Din menyebut kesalahan polemik program ini bukan pada Nadiem Makarim sebagai Mendikbud.
Ia berpendapat bahwa Nadiem hanya seorang anak muda yang lebih banyak berada di luar negeri, sehingga tidak memiliki pengetahuan dan penghayatan tentang permasalahan pendidikan dalam negeri.
Baca Juga: Singgung Dinasti Politik Buruk untuk Demokrasi Indonesia, Mardani Ali Sera Puji Karier Puan Maharani
"Yang sangat bersalah dan patut dipersalahkan, serta harus bertanggung jawab, pada pendapat saya, adalah Presiden Jokowi sendiri. Dialah yg berkeputusan mengangkat seorang menteri, walaupun menyempal dari fatsun politik yang berlangsung dari waktu ke waktu.
"Atau, jangan-jangan Presiden Jokowi sendiri tidak cukup memahami sejarah kebangsaan Indonesia dan berani mengambil keputusan yang meninggalkan kelaziman politik. Paling tidak, terkesan Sang Presiden mengabaikan dua organisasi besar yg berjasa menegakkan kemerdekaan Indonesia" pungkasnya.
Karena program ini sudah terlanjur menjadi polemik, Din mengusulkan agar POP milik Kemendikbud ini segera dihentikan.
Baca Juga: Undang Nadiem Soal POP Kemendikbud, KPK: Mas Menteri Ajak Irjen dan Dirjen, Nanti Ditelaah
"Sebaiknya program itu dihentikan. Lebih baik Kemendikbud bekerja keras dan cerdas mengatasi masalah pendidikan generasi bangsa yg akibat pandemi Covid-19 telah, menurut seorang pakar pendidikan, menimbulkan the potential loss bahkan generation loss (hilangnya potensi dan hilangnya generasi)," kata Din.
Din juga menganggap pemerintah tidak hadir untuk melindungi rakyat. Pemerintah tidak tergerak membangun infrastruktur telekomunikasi dan teknologi pendidikan.
Tak hanya itu, pemerintah juga dinilai tidak pernah berpikir membantu meringankan anak-anak yang masih kesulitan mengakses internet, atau kesulitan membebaskan kuota internet.
