Network
PR CIREBON – Kepolisian Republik Indonesia kembali terbitkan pedoman-pedoman penegakkan hukum terkait banyaknya pelanggar protokol kesehatan baik dilakukan oleh masyarakat ataupun para tokoh dan pejabat publik lainnya.
Pihak kepolisian melalui Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri berisi pedoman penegakkan hukum terhadap terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.
Penerbitan surat telegram ini tertuang dengan nomor: ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020.
Baca Juga: Soroti Anies Baswedan Dipanggil ke Polda, Rocky Gerung: Ada Tebang Pilih, Pemerintah Tak Bisa Jawab
Penerbitan surat tersebut bertujuan sebagai pedoman bagi aparat apabila menemui pelanggar protokol kesehatan dapat dilakukan penegakkan hukum merujuk kepada surat telegram tersebut.
"Betul, STR (surat telegram rahasia) terkait penegakkan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka menjaga keselamatan rakyat dari bahaya Covid-19," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo saat dihubungi di Jakarta, Senin, terkait telegram tersebut, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Pada surat telegram tersebut, Kapolri Idham Azis memaparkan data tentang masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Petamburan Siaga Satu, Lurah Reaktif Covid-19 Bikin Dinkes DKI Jakarta Bersiap Tracing Seluruh Warga
Kemudian, hal tersebut terjadi karena tingkat kedisiplinan masyarakat masih belum sesuai harapan dalam mematuhi protokol kesehatan.
"Karena begitu besar angka yang terkonfirmasi positif maupun yang meninggal," katanya.
Kembali Kapolri menekankan pada upaya memperkuat dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui sinergi bersama TNI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan serta mendampingi aparatur daerah dalam menegakkan disiplin dan menerapkan sanksi.
Secara rutin, Kapolri juga meminta jajarannya menegakkan hukum secara tegas jika ada upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas.
Baca Juga: Mengaku Dicecar 33 Pertanyaan, Anies Baswedan: Dijawab Sesuai Fakta, Tanpa Ditambahi atau Dikurangi
"Oleh karena itu aparat harus melaksanakan STR dengan tegas dan ada konsekuensi sanksi bagi yang tidak melaksanakan STR. Ini sudah menjadi kebijakan pimpinan Polri dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tegas demi keselamatan jiwa masyarakat," tutur Sigit.
Teruntuk jajaran Polri yang tidak mampu melaksanakan penegakkan hukum secara tegas, maka pihaknya akan melakukan evaluasi dan diberikan sanksi.
Diluar penegakkan hukum, Kapolri juga meminta jajaran Polri untuk menjadi teladan bagi masyarakat dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dalam kehidupan sehari-hari serta membina untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19 dengan memanfaatkan sarana, teknologi informasi.
Penerbitan surat telegram tersebut ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mewakili Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.***
