Network
PR CIREBON - Penganugerahan Bintang Mahaputra oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Gatot Nurmantyo dinilai ganjil dan tidak tepat.
Salah satu yang berpendapat demikian adalah Anggota Komisi DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin yang menilai waktunya tidak biasa.
Dinilai ganjil lantaran Gatot Nurmantyo yang juga seorang deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kerap mengkritik pemerintah termasuk pula Presiden Jokowi.
Baca Juga: I Dewa Gede Palguna Sebut Hanya MK yang Dapat Membatalkan UU Cipta Kerja: Sah Jadi Objek Pengujian
Meski demikian, politisi PDI Perjuangan ini menekankan, bahwa sah-sah saja seorang kepala negara memberi tanda jasa bintang mahaputra. Sekalipun anugerah itu diberikan kepada seseorang yang pernah mengkritik pemerintah.
Sebab pemberian sudah melalui Dewan Tanda Kehormatan, sesuai UU no 20 tahun 2009 bahwa seseorang diberi tanda jasa karena berjasa kepada negara dan bangsa.
Akan tetapi, yang dinilai ganjil adalah waktu pemberiannya yang dinilai tidak seperti biasanya sehingga terkesan mendadak.
Baca Juga: Bertepatan Hari Pahlawan Habib Rizieq Pulang ke Indonesia, Klaim Tanpa Bantuan Pemerintah
"Hanya saja, bila sesuai aturan yang berlaku di negeri ini sejak berdiri NKRI. Kepala negara yang lalu memberikan tanda jasa dan bintang jasa kehormatan biasanya dilaksanakan sebelum hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus setiap tahun," kata Hasanuddin, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Rabu, 4 November 2020.
