UU Cipta Kerja Diungkap ke Mata Dunia, Pakar: Sejarah Legislatif Terburuk, Jelas Publik Marah

Undang-undang Cipta Kerja atau yang biasa disebut Omnibus Law dipandang tidak berpihak pada kaum buruh melainkan berpihak pada kaum pengusaha, Meski sudah disahkan DPR, UU Cipta Kerja belum langsung berlaku. Kini nasib omnibus law itu berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Namun kini Presiden Joko Widodo menjual undang-undang yang diperlukan untuk menjadikan negara terpadat keempat di dunia itu tempat yang lebih baik untuk berbisnis. Tetapi para aktivis mengatakan itu menghilangkan perlindungan kritis bagi pekerja dan lingkungan.

 

 

Senin larut malam, Presiden Joko Widodo dari Indonesia diam-diam menandatangani undang-undang stimulus yang memecah belah yang telah mengirim ratusan ribu orang Indonesia ke jalan sebagai protes.

 

Omnibus law pertama kali diajukan sebagai upaya penting penciptaan lapangan kerja yang akan menghidupkan kembali ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memotong birokrasi dan menghapus peraturan yang telah menghambat investasi.

 

Tetapi ketika mereka bangun pada hari Selasa, hanya sedikit orang Indonesia yang tahu persis apa yang ada dalam undang-undang baru, yang tiba-tiba bertambah dari 812 menjadi 1.187 halaman. Banyak inkonsistensi: Pasal 6 dari 186, misalnya, mengacu pada pasal 5 (1) yang tidak dapat ditemukan di mana pun.

 

“Ini adalah proses legislatif terburuk yang saya ketahui dalam sejarah Indonesia,” kata Bivitri Susanti, dosen Fakultas Hukum Jentera di Jakarta, ibu kota Indonesia. “Tidak pernah ada kekacauan seperti ini.”

 

 

Indonesia memiliki beban kasus virus corona terbesar di kawasan ini, dengan setidaknya 14.000 kematian, dan tahun ini ekonominya berada di jalur yang tepat untuk memasuki resesi pertama dalam lebih dari 20 tahun.

 

Para kritikus mengecam undang-undang baru untuk menghapus tenaga kerja dan perlindungan lingkungan di negara di mana perlindungan semacam itu sudah diterapkan dengan buruk. Langkah-langkah stimulus memungkinkan proyek pembangunan tertentu untuk dilanjutkan tanpa penilaian lingkungan atau konsultasi dengan masyarakat adat. Pembakaran hutan hujan dan lahan gambut Indonesia, yang sebagian besar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, merupakan sumber utama emisi karbon global.

 

 

Undang-undang menghapus persyaratan pembayaran pesangon minimum dan hari libur wajib bagi pekerja. Ini juga memungkinkan bisnis untuk mengganti karyawan penuh waktu dengan pekerja kontrak yang lebih murah. Pemerintah Indonesia mengatakan akan menghasilkan sekitar 1 juta pekerjaan baru setiap tahun.

 

“Isi undang-undang, terutama ketenagakerjaan, hampir seluruhnya merugikan buruh,” kata Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Selasa, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari New York Times.

 

Jokowi, yang meraih tampuk kekuasaan pada tahun 2014 sebagai teknokrat yang bisa berbuat banyak yang tidak dibatasi oleh politik Indonesia yang sering korup, telah menjual undang-undang baru yang diperlukan untuk menjadikan negara terpadat keempat di dunia itu tempat yang lebih baik untuk berbisnis. Dia memenangkan pemilihan ulang tahun lalu untuk masa jabatan kedua dan terakhir, didukung oleh sekelompok oligarki yang telah mendorong reformasi bisnis.

 

 

Setelah RUU stimulus disahkan oleh Parlemen pada awal Oktober, ratusan ribu orang Indonesia bergabung dalam pemogokan nasional selama tiga hari yang, kadang-kadang berubah menjadi protes dengan kekerasan. Pak Said, anggota serikat buruh, mengatakan bahwa pemogokan akan terus berlanjut.

 

Konfederasi serikatnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa pagi, dengan alasan bahwa undang-undang baru tersebut melanggar hak konstitusional pekerja. Peninjauan kembali yang berhasil dapat menyebabkan pembatalan undang-undang tersebut, tetapi para ahli hukum mengatakan kemungkinan hasil seperti itu sangat kecil.

 

Pada hari Selasa, investor dan akademisi sama-sama dibiarkan mati-matian memindai undang-undang baru - yang mengubah lusinan peraturan ketenagakerjaan, bisnis dan pajak yang ada - mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Referensi paragraf yang salah membuat kejelasan menjadi sulit. Ketentuan tentang siapa yang mengatur cadangan migas Indonesia dihapus seluruhnya.

 

 

Lima versi rancangan undang-undang telah beredar di sekitar Jakarta selama berminggu-minggu. Apa yang ditandatangani Joko pada Senin malam, sehari sebelum tenggat waktu untuk menandatangani RUU menjadi undang-undang dan sementara banyak aktivis buruh dan aktivis lingkungan tertidur, adalah iterasi keenam.

 

“Draf ini, bahkan setelah dia menandatanganinya, masih memiliki kesalahan karena mereka terburu-buru. Inilah yang membuat publik semakin marah karena kami akan sangat terpengaruh oleh undang-undang ini, tetapi mereka bahkan tidak menganggap serius prosesnya." ucap Bivitri, dari Jentera School of Law.***