Network
PR CIREBON - Menggelar Pilkada 2020 di tengah pandemi yang masih berlangsung memang menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya adalah partisipasi publik yang ditakutkan menurun.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengingatkan untuk waspada hoaks Covid-19 menjadi alat yang dipergunakan untuk menurunkan partisipasi pemilih.
Ia khawatir, sejumlah berita hoaks soal pandemi akan mengakibatkan partisipasi publik untuk memilih menjadi berkurang. Ia khawatir, banyak berita hoaks yang menakuti warga untuk datang ke lokasi pemilu.
Baca Juga: My Flag Tuai Kontroversi, Pengamat: Seharusnya Tidak Ada, Terlihat Sudutkan Kelompok Tertentu
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News, pada Rabu, 28 Oktober 2020, Kastorius Sinaga, mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai penyebaran hoaks sebagai cara menurunkan partisipasi pemilih untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.
Penyebaran hoaks terkait Covid-19 sangat mungkin terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) di wilayah ataupun TPS yang menjadi perebutan pengaruh para pasangan calon.
"Harus diwaspadai hoaks terkait Covid-19 digunakan dalam upaya black campaign untuk saling menjatukan antar lawan politik di kontestasi pilkada. Penyebaran hoaks dengan menggunakan isu Covid-19 demi perebutan ataupun penggembosan suara bisa menjadi strategi black campaign yang ujungnya membuat tingkat partisipasi pemilik merosot,” katanya.
Baca Juga: Jokowi Suka Melempar Bantuan dari Mobil, Refly Harun: Protokoler, Tapi Penghinaan Masyarakat Bawah
Menurut Kastorius, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah sangat memikirkan kemungkinan tersebut dan meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota agar bersinergi dengan para pemangku kepentingan.
Forkompimda juga menggandeng media lokal dalam upaya sosialisasi Pemilihan kepala daerah serentak 2020 dengan penerapan protokol kesehatan yang semakin kondusif.
Berdasarkan pantauan, masa kampanye berlangsung sangat kondusif. Artinya, Kastorius menilai pilkada aman meski digelar di tengah pandemi.
“Setiap minggu kita memonitor pelanggaran dan kepatuhan protokol kesehatan di masa kampanye. Hasilnya sangat kondusif, dari 9.500 kampanye tatap muka, pelanggaran hanya sekitar 250 atau 2,5 persen, artinya, pilkada aman Covid-19 menunjukkan tren yang menggembirakan," kata Kastorius.
Baca Juga: Bajak Sandiaga Uno dari Gerindra, Pengamat: PPP Masih Lingkar Kekuasaan, Jelas Bukan Kekurangan Uang
Dengan tren tersebut dia meyakini bahwa partisipasi pemilih akan stabil tinggi seperti Pilkada serentak sebelumnya.
Namun tetap saja, Kastorius tetap merasa harus waspada terhadap kemungkinan hoaks. Ia menyarankan harus kampanye gerakan anti hoaks di wilayah-wilayah yang akan pilkada secara masif.
"Perlu digalakkan kampanye gerakan anti hoaks di wilayah-wilayah yang akan pilkada secara masif sehingga masyarakat ikut aktif melawan hoaks" ucap Kastorius.
Lebih jauh, Kastorius menjelaskan kemungkinan modus penyebaran hoaks menjelang pilkada. Menurut dia, hoaks yang disebarkan dapat berupa kabar adanya calon pemilih ataupun penyelenggara pemilu (petugas KPPS) yang terpapar Covid-19 di TPS tertentu.
Sehingga lanjut dirinya hal itu akan menurunkan animo pemilih yang akan hadir dengan tujuan menguntungkan salah satu paslon.
Adanya kemungkinan penggunaan hoaks dalam pilkada berkaca pada aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang juga menggunakan hoaks dalam melakukan disinformasi.
Kastorius khawatir hoaks demikian akan beredar pula dalam Pilkada untuk menurunkan partisipasi publik. Oleh karena itu Kastorius mengimbau agar seluruh elemen mewaspadai hal tersebut.***
