Network
PR CIREBON - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab disebut akan segera pulang ke Indonesia.
Untuk itu, FPI menyatakan siap dengan kepulangan Rizieq Rizieq Shihab, bahkan disebut-sebut tengah mempersiapkan kepulangan imam besar habib Rizieq Shihab ke Indonesia dari Arab Saudi.
"Persiapan untuk menyambut Rizieq Shihab bahkan diklaim sudah mencapai 75 persen."ucap juru bicara FPI, Munarman. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari sebuah unggahan video pada akun YouTube Refly Harun.
"FPI sudah mempersiapkan kepulangan ini habib Rizieq Shihab persiapannya sejauh ini sudah mencapai 75 persen." tambah Munarman di Jakarta pada Sabtu 17 Oktober 2020.
Baca Juga: Omnibus Law Bukti Mazhab Otoriter Pemerintah, Fahri Hamzah: Tak Bisa Dibiarkan, Demokrasi Harus Ada
Munarman mengatakan kepulangan imam besar habib Rizieq Shihab ke Indonesia sudah semakin dekat meski begitu ia belum bisa memastikan lebih spesifik kapan waktu pasti Rizieq Shihab kembali dari Mekkah Arab Saudi.
"Insyaallah imam besar habib Rizieq Shihab akan pulang sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah." ucap munarman
Menurut teman dari Refly Harun mantan ketua YLBHI yang kebetulan sama-sama dari Palembang sebelumnya mengklaim larangan bepergian terhadap Rizieq Shihab oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi.
Hal itu disebut-sebut telah dicabut ketua umum FPI Sobri Lubis mengatakan Rizieq Shihab kan segera kembali ke Indonesia.
Baca Juga: Niat Omnibus Law Jokowi Dibongkar, Fahri Hamzah: Sudah Diingatkan, Jangan Gabung 79 UU, Buat PP Aja
Pernyataan tersebut disampaikannya setelah mendapat informasi langsung dari Rizieq Shihab di Arab Saudi menyebut pihaknya telah melobi pemerintah Arab Saudi dan sama sekali tak melibatkan pemerintah Indonesia.
"Sebenarnya ya pada hari ini imam besar Muhammad Rizieq Shihab secara resmi sudah dicabut persoalanya." kata Sobri di Jakarta pada Selasa 13 Oktober 2020.
Pada saat itu ada aliansi-aliansi anti-komunis anak NKRI selain itu Sobri menambahkan Rizieq Shihab juga akan terbebas dari denda overstay senilai 110 juta.
Adapun proses selanjutnya ya ini tinggal administrasi bayan Safar atau exit permit dari Saudi pembelian tiket serta penjadwalan untuk kepulangan ke Indonesia.
Baca Juga: Gelombang Anti Pemerintah Makin Mengalir usai Larangan Demonstrasi, Warga Bangkok: Sudah Lewat Batas
Menanggapi informasi kepulangan Rizieq Shihab, Duta besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh saat dikonfirmasi tidak membenarkannya.
Menurut Agus waktu pemerintah kerajaan Arab Saudi sampai detik ini masih mencekal Rizieq Shihab.
Menurut Refly Harun duta besar bukan bersikap membantu yang sebenarnya, kalau Rizieq Shihab katakanlah pendukung rezim ini ya sudah pasti akan diurus.
"dari oposisi pemerintahan Jokowi yang dibiarkan terus di Arab Saudi padahal hak warga negara untuk kembali ke negaranya, menurut pemerintah kerajaan Arab Saudi sampai detik ini masih mencatat Rizieq Shihab nama Muhammad Rizieq Shihab dalam sistem portal imigrasi kerajaan Arab Saudi masih merah." kata Agus Maftuh
"Jadi penjelasannya adalah pasti ada pihak-pihak yang memang berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi yang tidak menginginkan habib Rizieq Shihab bisa pulang ke Indonesia kalau konteksnya sebelum pemilu atau Pilkada." ucap Refly Harun dikutip pada video yang diunggah pada akun YouTube.
Baca Juga: Resmikan Kerjasama, Israel Kirim Delegasi ke Bahrain Bersama Ajudan Trump
Hal kedepannya untuk negara agar bisa dikendalikan dengan kerjasama yang baik dengan komunikasi yang baik misalnya antara aparat keamanan dan FPI.
"Agar sama-sama menjaga situasi yang kondusif kalau nanti habib Rizieq dianggap sebagai pemimpin oposisi asal posisinya dalam kerangka konsep sosialisme tidak jadi masalah." ucap Refly.
Karena selain Habib Rizieq banyak juga pemimpin-pemimpin posisi yang lain sekarang KAMI dengan Gatot nurmantyo, Din Syamsuddin dan lain sebagainya dianggap juga sebagai oposisi.
Menurut Refly justru kekhawatiran itu tidak perlu ada kalau segala sesuatunya dikomunikasikan secara baik dan masing-masing pihak menghargai perannya masing-masing.
Baca Juga: Gerebek 3 Rumah, BP2MI Temukan 25 Calon Pekerja Migran Ilegal
"Jadi oposisi pun dihargai pemerintah pun dihargai presiden pun dihargai yang penting menjalankan kewenangan dan kekuasaan tetap dalam koridor konstitusi tetap dalam koridor yang sudah ditentukan dalam playing file yang tidak menyimpang tapi kalau seandainya penguasa menyimpang dari Pancasila dan konstitusi ya wajar kalau harus dikritik sekeras-kerasnya, sekarang kerasnya dan ini adalah konsekuensi dari negara demokratis tidak ada istilah the king." ujar Refly.
Sebagainya dan yang paling penting adalah tidak menggunakan sebuah rezim coercive undang-undang yang menindas untuk membungkam semua perbedaan pendapat atau fungsi kontrol dari warga negara atau kelompok warga negara terhadap jalannya pemerintahan apalagi jalan pemerintah yang jelas-jelas menyimpang.***
