Network
PR CIREBON - Produksi tambang Freeport di wilayah Tembagapura, Mimika saat ini sedang turun dikarenakan peralihan (transisi) dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah.
Direktur PT Freeport Indonesia Claus Wamafma memperkirakan bahwa produksi tambang baru akan normal kembali pada tahun 2022 atau 2023 mendatang. Untuk saat ini, produksi tambang baru ada di angka 60 persen.
Claus mengatakan bahwa kapasitas produksi tambang yang barus sekitar 60 persen dari kondisi normal selama masa transisi ini otomatis akan berdampak pada pendapatan perusahaan.
Termasuk berdampak pada alokasi dana kemitraan yang akan dikucurkan kepada masyarakat lokal yang pengelolaannya dipercayakan kepada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).
Baca Juga: Aksi 1310 Kepung Istana, Muhammadiyah: Demo Hanya Mudharat, Kami Kritis Tanpa Rugikan Islam
"Kalau produksi kami hanya 60 persen maka otomatis dana ini akan terganggu bahkan dana satu persen juga akan terganggu sampai kondisi pertambangan kita kembali normal. Selama masa transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah sekarang ini tidak ada lagi penambangan di atas, semua turun ke bawah untuk menyiapkan areanya dan segala infrastruktur yang dibutuhkan," jelas Claus, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
VP Govrel PT Freeport Indonesia Jonny Lingga mengatakan saat ini produksi tambang Freeport di wilayah Tembagapura, Mimika masih terus berjalan, meskipun di tengah pandemi Covid-19.
"Semua tetap berjalan sesuai dengan target dan rencana yang ditetapkan perusahaan, tentu dengan mengedepankan protokol Covid-19. Produksi tetap jalan lancar, tidak ada kendala," jelas Jonny.
Tapi, Ia mengakui bahwa aktivitas produksi tambang Freeport beberapa waktu lalu sempat terhambat karena terjadi blokade jalan dan pemogokan karyawan.
Baca Juga: Banjir dan Longsor akan Datang Menerjang Indonesia, BNPB: Siaga Efek Fenomena Alam La Nina
Para karyawan melakukan demo menuntut penyediaan bus untuk cuti kerja sementara di Timika dan pembayaran insentif selama masa pandemi Covid-19.
"Saat pemogokan itu produksi sempat terhenti selama empat hari. Kalau sekarang sudah normal kembali, sudah tidak ada lagi persoalan dengan rekan-rekan karyawan," jelasnya.
Beberapa hari lalu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengundang manajemen PT Freeport Indonesia dan YPMAK guna membicarakan kelanjutan pengelolaan dana kemitraan atau yang populer dikenal sebagai dana satu persen.
Dana kemitraan itu dihitung satu persen dari pendapatan kotor hasil penjualan produk (bijih tambang) Freeport sebelum dikurangi dengan pajak dan komponen biaya lainnya
Dana kemitraan dikucurkan PT Freeport Indonesia sejak 1996 untuk tujuan pemberdayaan masyarakat asli sekitar area pertambangan yaitu Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan di Kabupaten Mimika, Papua.***
