Network
PR CIREBON - Amien Rais, ketua sekaligus pendiri Partai Ummat ikut angkat suara terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ia sebut pengesahan Undang-undang yang tuai kontroversi banyak pihak itu didalangi oleh Presiden RI sendiri, yakni Jokowi.
Pernyataan tersebut diucapkan langsung oleh Amien Rais dalam unggahan video Youtube di kanal Amien Rais Official pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan durasi enam menit tiga puluh dua menit
Penjajahan ekonomi asing makin sempurna jangan pernah dilupakan pemrakarsa omnibus Law Indonesia itu adalah Presiden Jokowi sendiri, sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif adalah penanggung jawab yang kedua.
Lagu miris Omnibus Law itu dinyanyikan pak Jokowi sendiri ketika pelantikannya pada 20 Oktober tahun 2019 setahun yang lalu.
Baca Juga: Ayo Pemerintah Bongkar Dalang Demo Tolak UU Omnibus Law, Iwan Fals: Jangan-jangan Presiden Dalangnya
"Di beberapa negara yang pernah menerapkan omnibus Law itu, masyarakat di negara-negara itu menjulukinya sebagai big ugly law atau undang-undang dengan kejahatan besar." ucap Amien Rais, seperti dilihat PikiranRakyat-Cirebon.com pada video kanal YouTube Amien Rais Official.
Umumnya negara-negara tersebut walaupun resmi nya masih memegang demokrasi tetapi oleh banyak pengamat dan sebagian politisi omnibus Law atau big ugly law itu sebagai praktek otoriterisme.
Inilah yang terjadi di Indonesia tetapi skalanya paling besar dibandingkan dengan negara-negara yang pernah mempraktekkan Omnibus Law itu.
"Setelah undang-undang omnibus yang dijuluki sebagai undang-undang sapu jagat itu disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh dan di masa-masa mendatang baik rezim dan rakyat kita semua akan jadi bangsa kacung!" Tegasnya
Baca Juga: Mahasiswa Dibungkam Surat dan Dianggap Korban Hoax UU Omnibus Law, BEM SI: Kami Lawan Kemdikbud
Lebih lanjut, Amien Rais menyatakn tidak heran kalau para kacung asing itu akan berteriak kencang seolah-olah tidak ada yang salah dalam undang-undang itu. Kemudian di sisi lain, para buzzers dengan bayaran uang haram memeras pikiran untuk mencari-cari pembenaran sesuatu yang jelas-jelas merugikan kepentingan bangsa sendiri.
Artinya, Omnibus Law adalah bukti paling akhir betapa negara dapat melakukan kezaliman multidimensional secara sekaligus. Bahkan betapa kaum buruh kita bahkan lebih menderita karena outsourcing dapat menggusur kehidupan buruh sesungguhnya.
"Kemudian juga pesangonnya akan dikurangi tidak ada lagi UMSK, penetapan UMK yang pasti dipersulit, tidak ada jaminan kesehatan, pemecatan buruk yang sepenuhnya menjadi hak pemodal, dan lain sebagainya." ucapnya
