Network
Untuk itu, UNHCR perlu memikirkan segera nasib manusia perahu tersebut, apakah ingin dilakukan relokasi ke tempat penampungan resmi yang lebih layak, atau memiliki kebijakan lainnya.
Baca Juga: Kasus Denny Siregar Hina Santri Tasikmalaya Memanas Lagi, Forum Mujahid Siap Buat Pengadilan Rakyat
Hal demikian perlu dipertimbangkan UNHCR, sebelum timbul polemik tersendiri di Pemko Lhokseumawe dan Pemprov Aceh yang juga memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya.
Artinya, jangan biarkan ini memunculkan resistensi dari masyarakat Aceh terhadap ratusan pengungsi etnis Rohingya tersebut.
"Itu yang saya takutkan terjadi di Aceh. Secara sosial orang Aceh memang fair menerima orang luar. Tapi ketika orang Aceh bakal ngomong ngapain Rohingya ke sini, habisi anggaran kita atau kenapa pemerintah lebih fokus ke mereka, itu yang saya takutkan, menghilangkan karakter orang Aceh yang suka membantu," jelas Iqbal.
Baca Juga: Syekh Ali Jaber Ditusuk Jadi Bukti Ulama dalam Bahaya, PKS: RUU Perlindungan Harus Segera Terbit
Sedangkan Iqbal mencontohkan beberapa negara di Eropa yang menerima pengungsi dari negara-negara Islam yang berkonflik, tetapi justru menimbulkan resistensi di masyarakat mereka sendiri.
Artinya, rakyat setempat merasa terpinggirkan aspirasi politik dan harus berbagi porsi dengan para pendatang tersebut.
"Karena dampak dari keterlambatan tindak lanjut UNHCR ini luas, ada beberapa hal seperti saya sampaikan, konflik sosial juga. Mereka (Rohingya) orang tanpa negara, jadi ketika mereka berbuat kejahatan di negara baru mereka itu juga jadi penyakit sosial yang baru," tambah Iqbal lagi.
Baca Juga: Erick Thohir Minta Masyarakat Saling Jaga saat PSBB Total, Utamakan Kesehatan demi Kenyamanan Perut
