Adapun ini masuk dalam implementasi yang kredibel dari rekomendasi Komisi Penasihat Negara Rakhine, yang telah disahkan dan sesuai dengan langkah-langkah sementara yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional.
“Kami tegaskan bahwa angkatan bersenjata di Myanmar harus segera melaksanakan gencatan senjata tanpa syarat, termasuk di Rakhine dan Negara Bagian Chin, dan berkomitmen kembali pada proses perdamaian yang inklusif,” tutur Nabila Massrali.
Baca Juga: Gelar Sidang Alih Fungsi Hagia Sophia Jadi Masjid, Petinggi Kristen Ortodoks: Umat Kami Kecewa
Sementara itu, EU juga menyerukan agar semua negara kawasan untuk lebih terlibat dengan pemerintah Myanmar, termasuk negara-negara anggota ASEAN.
Ini pun sekaligus memastikan Myanmar mau meningkatkan upaya menuju solusi yang adil dan lestari untuk masalah etnis Rohingya.***