Network
PR CIREBON - Panen pujian untuk aksi warga Aceh seolah belum berhenti, kali ini pujian disampaikan oleh Uni Eropa (EU) yang menilai bantuan kemanusiaan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya adalah bukti kemurahan hati mereka.
Dalam detail yang disampaikan Juri Bicara Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan EU, Nabila Massrali menggambarkan aksi kemanusiaan warga Aceh kepada pengungsi Rohingya sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum internasional.
“Penyelamatan para pengungsi Rohingya yang menghadapi kondisi mengerikan, merupakan penghormatan terhadap hukum internasional dan membuktikan kemurahan hati rakyat dan pemerintah Indonesia,” kata Juru Bicara Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan EU Nabila Massrali dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Antara News pada Kamis, 2 Juli 2020.
Baca Juga: Drakor 'It's Okay To Not Be Okay' Dituding Menjiplak Kutipan Surat Mendiang Jonghyun SHINee
Sebelumnya pada pekan lalu, warga Aceh telah menyelamatkan 99 pengungsi Rohingya yang terdampar di lautan lepas dalam waktu yang cukup lama.
Lebih lanjut, EU mengaku akan memobilisasi dukungan kemanusiaan untuk menangani kebutuhan dasar paling mendesak dari para pengungsi yang terkena dampak.
Dalam hal ini, EU turut bekerja sama dengan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) dan organisasi kemanusiaan lainnya.
“Sementara kami menghargai tindakan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia, keadaan buruk kaum Rohingya tidak dapat diselesaikan dengan tindakan kemanusiaan dari negara-negara yang baik hati saja. Akar penyebab penderitaan Rohingya adalah di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, tempat mereka semula diusir secara paksa,” jelas Nabila Massrali.
Baca Juga: Sempat Memohon pada 'Teman Dekat' Veronica Tan, Ahok: Dia Tak Kasihan, Malah Merasa di Atas Angin
Selain itu, EU berharap pemerintah Myanmar menciptakan kondisi yang memungkinkan warga etnis Rohingya kembali secara aman, berkelanjutan, bermartabat, dan sukarela ke tempat asal mereka.
Adapun ini masuk dalam implementasi yang kredibel dari rekomendasi Komisi Penasihat Negara Rakhine, yang telah disahkan dan sesuai dengan langkah-langkah sementara yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional.
“Kami tegaskan bahwa angkatan bersenjata di Myanmar harus segera melaksanakan gencatan senjata tanpa syarat, termasuk di Rakhine dan Negara Bagian Chin, dan berkomitmen kembali pada proses perdamaian yang inklusif,” tutur Nabila Massrali.
Baca Juga: Gelar Sidang Alih Fungsi Hagia Sophia Jadi Masjid, Petinggi Kristen Ortodoks: Umat Kami Kecewa
Sementara itu, EU juga menyerukan agar semua negara kawasan untuk lebih terlibat dengan pemerintah Myanmar, termasuk negara-negara anggota ASEAN.
Ini pun sekaligus memastikan Myanmar mau meningkatkan upaya menuju solusi yang adil dan lestari untuk masalah etnis Rohingya.***
