Network
SABACIREBON-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan Lukas Enembe, Gubernur Papua, Senin 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK.
Surat panggilan telah dikirimkan Tim Penyidik KPK kepada Lukas.
Sebelumnya surat panggilan pertama telah dilayangkan yang meminta Lukas hadir dalam kapasitas sebagai saksi dalam pemeriksaaan tanggal 12 September, namun Lukas tidak memenuhinya.
Sementara itu untuk mengantisipasi keadaan di Papua, Kepolisian Daerah (Polda) Papua menyiagakan 1.800 personel dalam rangka pengamanan pemanggilan kedua itu.
Baca Juga: Moto GP: Ducati Lewat Jack Miller Juara Motegi Jepang, Marquez Gagal Puaskan Penonton Tuan Rumah
Persiapan itu dilakukan bila terjadi gangguan keadaan Kamtibmas seperti yang diungkapkan Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat di Jayapura.
Makin banyak pihak yang menyoroti agar Lukas memenuhi panggilan KPK. Bukan mengerahkan masa, seolah "terkesan" memberikan perlawanan dengan membangun opini tidak bersalah.
Lukas ditengarai korupsi dalam jumlah yang fantantis menyangkut penyelewengan dana otonomi khusus Papua.
Upaya aparat keamanan agar Lukas Enembe Gubernur Papua memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan di respon oleh Lukas.
Dalam kaitannya terhadap pemanggilan Lukas, Senin 26 September besok Kepolisian Daerah (Polda) Papua menyiagakan 1.800 personel.
Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat di Jayapura menjelaskan 1.800 personel gabungan tersebut terdiri Polda Papua, Polresta Jayapura, Polres Jayapura dan Brimob.
"1.800 personel itu siap digerakkan bila terjadi gangguan kamtibmas terutama di Jayapura yang merupakan ibu kota provinsi," katanya dkutip dari Antara dan Pikiran-Rakyat.Com
Pengamanan ketat tersebut bertujuan agar tidak berujung kerusuhan seperti pada tahun 2019 lalu.
Sehingga selain menyiapkan personel, Polda juga melakukan tindakan preventif seperti patroli karena Kota Jayapura adalah barometer dari keamanan di Papua.
Wakapolda juga mengatakan situasi di sekitar rumah pribadi Gubernur Enembe masih terdapat kelompok masyarakat yang bersiaga.
Baca Juga: Tuan Rumah Borong Peserta Final Indonesia International Series 2022
"Jumlah pendukung yang berjaga di luar pagar kediaman pribadi Gubernur Enembe di Koya dilaporkan hanya sekitar 20-an orang dan bukan ribuan seperti yang diberitakan, " tutur Brigjen Pol Ramdani.
Di lain tempat, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Theo Litaay berharap masyarakat Papua menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.
"Berdasarkan informasi sebanyak dua panggilan yang dikeluarkan oleh KPK kepada Lukas Enembe, namun dirinya ternyata sama sekali tidak memenuhi panggilan tersebut dan masih belum ada upaya jemput paksa," katanya.
"Ini adalah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” katanya lagi.
Sehingga harapannya adalah agar masyarakat Papua bisa berpartisipasi memantau kasus tersebut sampai selesai.
Kendati demikian, ia juga menekankan agar KPK melakukan tugasnya sampai selesai tanpa ada kepentingan politik di belakangnya.***
