Network
“Saat ini kita (Indonesia, red) agak kesulitan anggaran, utang kita menumpuk, melebihi Rp6 ribu triliun. Saya kira, tidak pada tempatnya melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru itu,” kritik politisi Partai Gerindra itu.
Kritik tersebut, diungkapkan Fadli Zon menyusul pertanyaan dari anggota BKSAP Didi Irawadi Syamsuddin dalam Focus Group Discussion (FGD) BKSAP dengan Tema “Sustainable Economic Goals and Covid-19 Pandemic” di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada hari Kamis, 2 April 2021.
Baca Juga: Baik untuk Kesehatan Tubuh, Simak 4 Manfaat Biji Semangka!
Sementara itu, Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawadi, yang sebelumnya mempertanyakan rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara untuk tujuan SDGs ini yang kembali muncul saat pandemi Covid-19.
Menurutnya, meskipun sudah lama menjadi planning Bappenas, tetapi Didi Irawadi mempertanyakan manfaat pemindahan Ibu Kota Negara bagi bangsa.
Apalagi situasi bangsa saat ini yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Sebagaimana diketahui pemindahan Ibu Kota Negara memerlukan biaya yang sangat besar. Sepengetahuan saya, rencana awal paling tidak (anggarannya) lebih dari Rp400 triliun. Bahkan di dalam perjalanan ke depan bisa ribuan triliun diperlukan,” kata Didi Irawadi.
“Nah pertanyaan saya, apakah dalam situasi dunia yang sudah modern sekarang, konsep bahwa ibu kota negara harus berada di center atau di tengah-tengah suatu negara itu masih relevan?” lanjut tanyanya.
Anggota BKSAP DPR RI ini menganjurkan agar pemerintah belajar dari pengalaman negara Amerika Serikat, yang proses pemindahan Ibu Kota Negara itu harus berlandaskan demi kesejahteraan.
