Network
PR CIREBON - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy, mengungkapkan alasan penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani.
Menurut Sarwo Edhy, kelangkaan pupuk subsidi disebabkan karena beberapa faktor mulai dari pasokan hingga penggunaan yang berlebihan.
Hal itu disampaikan Sarwo Edhy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI tentang pupuk bersubsidi dan Kartu Tani pada Senin, 5 April 2021.
"Yang pertama memang ketersediaan pupuk bersubsidi hanya sekitar 45 persen dari kebutuhan, jadi hanya 9 juta ton dari kebutuhan 23,23 juta ton," kata Sarwo Edhy.
Hal ini berarti bahwa pasokan pupuk bersubsidi hanya tersedia setengah dari yang seharusnya berjumlah 23,23 juta ton.
Sarwo Edhy menjelaskan, pasokan yang tidak memenuhi seluruh kebutuhan secara nasional tersebut menyebabkan pupuk subsidi hanya bisa didapatkan oleh sebagian petani, sehingga terjadilah kelangkaan.
Kelangkaan juga disebabkan oleh adanya pupuk subsidi yang dijual di pasaran sebagai pupuk non subsidi dengan harga yang tinggi.
Disparitas harga pupuk subsidi dan pupuk nonsubsidi, kata Edhy, membuat oknum menjual pupuk bantuan pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi.
Faktor lainnya yaitu penyediaan pupuk bersubsidi tidak sepenuhnya sesuai dengan jadwal tanam para petani.
Baca Juga: Tampak Akrab, Tiga Pemain The Penthouse ini Akan Hadir dalam Acara Tiki taCAR!
Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia sebagai produsen dan distributor untuk meningkatkan sistem distribusi agar bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.
Selain itu, penggunaan pupuk bersubsidi secara berlebihan oleh petani juga menyebabkan pasokan cepat habis dan menjadi langka.
Sarwo Edhy mengemukakan bahwa petani cenderung menggunakan pupuk urea secara berlebihan agar dapat menghasilkan daun padi yang hijau.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Tetap Berjalan di Bulan Ramadhan, Usai Keluarnya Fatwa MUI
Namun sebenarnya, penggunaan pupuk urea yang terlalu banyak bisa merobohkan tanaman padi.
Dalam rapat, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta kepada pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan penggunaan pupuk bersubsidi dengan benar kepada petani.
Sudin berharap agar para penyuluh dapat digerakkan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan penggunaan pupuk bersubsidi kepada petani.
Baca Juga: Polemik Presiden Jokowi Hadiri Nikahan Atta dan Aurel, Akhmad Sahal: Nggak Bisa Dibela
"Tolong bantu, berikan selebaran, brosur, petani gunakan pupuk per hektar sekian kilo, apabila digunakan terlalu banyak bisa merusak tanaman," kata Sudin, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari ANTARA
"Juga termasuk selebaran informasi di kios-kios (pupuk), berikan informasi penggunaan pupuk," pungkasnya.***
