PR CIREBON - Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Rapat Terbatas mengenai 'Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020', di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin 19 Oktober 2020.
Dalam rapat tersebut selain mengingatkan untuk mengantisipasi libur panjang akhir Oktober dengan kenaikan kasus Covid-19, Presiden Jokowi juga membahas perihal vaksin.
Dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman Instagram Sekretariat Kabinet, Jokowi meminta hal-hal yang berkaitan dengan vaksinasi ini diperjelas.
Baca Juga: Google Keluarkan Fitur Cari Lagu di Mesin Pencarian, Berikut Cara Menggunakannya
"Vaksin ini jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasi kurang baik, nanti bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja (Ciptaker) ini," ujar Jokowi.
Jokowi mengharapkan hal mengenai vaksin ini dipersiapkan dengan betul. Terutama terkait komunikasi dengan publik, mengenai halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, serta yang berkaitan dengan distribusi.
"Meskipun tidak semuanya kita sampaikan ke publik. Harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," kata Jokowi.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Berbagai Lembaga Internasional Sambut Positif UU Cipta Kerja: Mereka Mendukung
Jokowi mengungkapkan bahwa titik kritis dari vaksin adalah diimplementasinya. Jangan menganggap mudah implementasi.
"Tidak mudah, prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan kepada publik. Proses-proses publik ini yang harus disiapkan kepada publik, hati-hati harus disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, harus dijelaskan betul, harus detail," kata Jokowi.
Persiapan yang mendetail dan jelas ini agar ke depannya bisa menghindari isu, tidak dipelintir, karena masyarakat sekarang berada pada posisi yang sulit, ungkap Jokowi.
Baca Juga: Berikut Harga Kebutuhan Pokok di Bandung yang Merangkak Naik Sejak 2 Pekan Terakhir
Jokowi juga mengingatkan, dalam pengadaan vaksin ini harus segera jelas.
Menurutnya, vaksin yang gratis yang untuk rakyat menjadi urusan Menteri Kesehatan, sedangkan untuk vaksin yang mandiri diserahkan kepada BUMN.
"Kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tanggung jawab menjadi tidak jelas," ucap Jokowi.
Baca Juga: Antisipasi Libur Panjang Akhir Oktober, Jokowi: Jangan Sampai Berdampak pada Kenaikan Kasus Covid-19
Kemudian, masalah yang berkaitan dengan vaksin ini perlu persiapan lapangan, juga persiapan implementasi, diperlukan juga training-training. Jokowi mengingatkan untuk tidak menganggap mudah hal ini.
"Jangan menganggap enteng, ini bukan hal yang mudah. Training membawa vaksin, training menaruh vaksin, apalagi ini dalam jumlah yang banyak, karena vaksin pun perlu mendapat treatment dan perlakuan yang spesifik," katanya.
Jokowi mengatakan bahwa setiap vaksin berbeda-beda, vaksin dari Sinovac berbeda, begitu juga dari AstraZeneca. Perbedaan ini terkait cara penyimpanan maupun tentang apa vaksin boleh terguncang atau tidak.
Baca Juga: KAMI Diduga Ingin Lengserkan Jokowi, Refly Harun: Hanya Persaingan Politik dari Kelompok Penguasa
"Saya minta ini melibatkan WHO, WHO Indonesia, karena mereka bisa memberikan training sehingga standarnya jelas. Hati-hati mengenai vaksin, bukan barang gampang," kata Jokowi.***