PR CIREBON - Jalinan hubungan ekspor yang dilakukan Pemerintah Nusa Tenggara Barat ke Israel mendadak dipertanyakan Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah.
Pasalnya, ia mengaku aneh dengan tindakan ekspor Pemprov NTB dengan Israel, berlainan dengan pemerintah pusat yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
"Setahu saya, Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tetapi ini aneh NTB melakukan ekspor ke Israel," ungkap Isvie di Mataram, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News pada Selasa, 25 Agustus 2020.
Baca Juga: Jurang Resesi Nampak Nyata, Mampukan BLT Membantu bak Angin Segar Hindari Penurunan?
Bahkan, Sekretaris DPD Partai Golkar NTB ini pun bertanya-tanya dengan sikap Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah yang mengizinkan produk-produk NTB di ekspor ke Israel.
"Saya tidak tahu, apakah tidak ada hubungan diplomasi mempengaruhi hubungan dagang. Untuk itu, silahkan tanya kepada gubernur apa alasannya," jelas Isvie.
Lebih lanjut, pihaknya tidak mempersoalkan Pemprov NTB ingin menjalani kerja sama dengan negara manapun asalkan memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia.
Baca Juga: Kucuran Dana Rp500 Miliar Terciduk Dipakai Membeli Mobil Mewah Pejabat, Ini Tanggapan Sri Mulyani
Artinya, jika tidak ada hubungan diplomatik, seharusnya hal itu tidak dilakukan karena bertentangan dengan sikap pemerintah Indonesia.
"Kalau mau kirim ke Australia atau Amerika, silahkan. Tetapi jangan ke Israel, karena itu tadi kita tidak memiliki hubungan diplomatik," tegas Isvie.
Atas sebab itu, Isvie menyatakan, sangat menyesalkan sikap Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur NTB yang sudah membuka hubungkan dagang dengan Israel.
"Saya sangat menyayangkan itu bisa terjadi, sedangkan pemerintah kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," papar Isvie.
Baca Juga: Kim Yo Jong Dinobatkan sebagai Penerus Dinasti Kim, Benarkah Sebenarnya Kim Jong Un Telah Meninggal?
Sedangkan di sisi lain, Dinas Perdagangan Provinsi NTB membantah mengikat perjanjian dagang dengan Israel.
"Meski sejumlah produk NTB tercatat masuk ekspor ke Israel dan negara timur tengah lainnya, namun NTB tidak punya ikatan kerja sama dalam bentuk perjanjian dagang," ungkap Kepala Dinas Perdagangan NTB, H Fathurrahman.
Alih-alih terikat kerja sama, ia menyebut produk-produk NTB tercatat berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) yang biasa di sebut Certificate of Origin (COO).
Konon surat ini merupakan sertifikat asal barang, sehingga pernyataan sertifikat dapat diketahui asal daerah barang/komoditas yang di ekspor tersebut.
Baca Juga: Tak Semanis Janji Pemerintah, Pencairan BLT Rp600 Ribu untuk Pekerja Gagal Terwujud Hari Ini
"SKA digunakan untuk mengontrol laju ekspor di Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan no 19 tahun 2019 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk barang asal Indonesia. Memang produk kita di ekspor ke sejumlah negara, tetapi tidak ada perjanjian dagang (dengan Israel) itu," tegasnya.
Dalam arti lain, Pemprov NTB hingga saat ini mengungkap tidak pernah meneken perjanjian perdagangan dengan pihak luar negeri, sepenuhnya kewenangan ada di pemerintah pusat.
"Provinsi NTB tidak pernah melakukan perjanjian dagang dengan pihak luar negeri karena sesuai Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2020 tentang tata cara persetujuan perjanjian perdagangan internasional, bahwa kewenangan tersebut ada di pemerintah pusat," tandas Fathurrahman mengakhiri.***