Network
PR CIREBON - Kebijakan terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemberian izin kembali ekspor benih lobster menuai kecaman jajaran nelayan Indonesia.
Di bawah pimpinan Edhy Prabowo, kebijakan kontroversial ini juga mengundang tanya dari mantan pendahulunya, Susi Pudjiastuti yang semula melarang kebijakan ekspor benih lobster tersebut.
Senada dengan Susi, seorang Koordinator Persatuan Nelayan Nasional, Hadi Suprapto yang merasa kesal memilih mempelesetkan akronim nama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menjadi Gelindra (Gerakan Lobster Indonesia Raya).
Baca Juga: Ditembakkan ke Luar Angkasa, Israel Resmi Luncurkan Satelit Mata-mata untuk Awasi Musuh
Melansir dari RRI, penyebutan Gelindra ini memang sengaja dilakukan untuk merujuk pada polemik eksportir benih lobster yang dinilai hanya menguntungkan kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengannya dalam partai naungan Edhy, Gerindra.
Terlebih, Edhy Prabowo menjadi salah satu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang kini masuk dalam jajaran partai pendukung pemerintah.
"Bisnis benih lobster telah menjadi, Kementerian KKP menjadi ladang rente para kader Gerindra. Dan membuat Gerindra jadi Gelindra (Gerakan Lobters Indonesia Raya)," ungkap Hadi dalam keterangan pers pada Selasa, 7 Juli 2020.
Baca Juga: Sebut Dikelola dengan Baik, WHO Klaim Wabah Pes di Tiongkok Tidak Memiliki Risiko Tinggi
Lebih lanjut, Hadi mengklaim bahwa bisnis benih lobster menjadi ladang rente untuk kebanyakan kader Gerindra yang menikmati kemudahan dari Menteri KKP.
"Pemberian kuota ekspor benih lobster oleh Menteri KKP kepada sejumlah perusahaan milik kader Gerindra menunjukkan nepotisme dan kolusi yang kuat," duganya.
