PR CIREBON - Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo pernah mengaku mendapat panggilan berkunjung ke Istana Negara pada 16 Juli 2020, tepatnya sehari sebelum pengumuman rekomendasi yang akan maju dalam Pilkada Solo dari PDI-P.
Saat kunjungan itu, Purnomo menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tahu rekomendasi Pilkada Solo jatuh pada Gibran dan Teguh, tetapi Purnomo membantah bahwa Jokowi menawarkan jabatan kepadanya.
Namun rupanya, pertemuan politik antara Presiden Jokowi dengan Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo ke Istana Kepresidenan memdapat sorotan publik.
Baca Juga: Komisi III DPR Terdesak, ICW Minta Kasus Djoko Tjandra Harus Diusut dengan Hak Angket
Salah satunya adalah sorotan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam. Ia menilai pertemuan itu tak etis karena Presiden Jokowi memanggil Achmad Purnomo ke Istana Kepresidenan untuk membahas politik praktis.
"Yang dilakukan Presiden Jokowi memanggil Pak Achmad Purnomo Wakil Wali Kota Solo saya rasa kurang etis," ungkap Umam dalam sebuah diskusi virtual, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Minggu, 26 Juli 2020.
Lebih lanjut, Umam menilai pemanggilan Purnomo itu terjadi dalam kapasitas Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan, ditambah kondisi Purnomo adalah seorang wakil wali kota Solo.
Baca Juga: Tak Sadar Menderita Kanker Langka hingga Tumor, Seorang Wanita Miliki Feses Aneh Berwarna Perak
Namun ternyata yang dibahas justru politik praktis yang terkhusus pada konteks Putra Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
"Karena beliau (Presiden) memanggil dalam kapasitas kepala pemerintahan. Yang dipanggil wakil wali kota. Tapi yang dibicarakan hal politik praktis, khususnya berkaitan dengan konteks putra beliau," tambah Umam.
Padahal, beberapa waktu terakhir Presiden Jokowi pernah membicarakan soal politik praktis saat bersama pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga amai dibahas publik.
Baca Juga: HUT RI Ke-75 di Tengah Pandemi: Upacara di Istana Negara Hanya Dihadiri 6 Pejabat, Siapa Saja?
"Waktu itu Pak Pramono (Anung) mengatakan Pak Presiden tidak berniat melakukan itu dan waktu itu kawan-kawan dari parpol yang mengajaknya," ujar Umam.
Tepatnya, saat itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah mengambil langkah tepat dengan melarang para pengurus partai yang datang ke Istana Kepresidenan membicarakan politik praktis.
"Oleh karena itu Pak Pramono mengatakan waktu itu partai yang masuk ke Istana Negara tolong stop. Jangan bicara politik praktis. Tapi faktanya sekarang unik," lanjut dia.
Baca Juga: Prihatinkan PJJ Kemendikbud Tuai Masalah, DPR: Buatkan Jaringan Internet Khusus dan Subsidi Ponsel
Dengan demikian, pelarangan itu seharusnya selalu dilakukan saat ada pembicaraan politik praktis di Istana Kepresidenan, bukan melakukan hal yang dilarang tersebut.***