Network
PR CIREBON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cukup menyoroti kebijakan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang masih menyisakan sejumlah persoalan.
Salah satunya adalah keterbatasan anak didik untuk memiliki telepon seluler (ponsel). Hal itu pun dialami anak SMP di Rembang, Jawa Tengah (Jateng) bernama Dimas Ibnu yang terpaksa masuk sekolah karena tidak punya ponsel pintar untuk PJJ.
Sontak saja, tindakan Dimas Ibnu memancing suara prihatin dari Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Juga: Menjauh dari Pemerintahan, Ignasius Jonan Naik Karir Jadi Komisaris Unilever Indonesia
Untuk itu, Dasco pun meminta agar pemerintah memberikan perhatian dengan memfasilitasi akses internet gratis dan subsidi pembelian ponsel pintar untuk pemerataan PJJ.
”Saya terenyuh, miris, dan geram. Ada anak bangsa yang punya semangat belajar tapi terbentur kemampuan orang tua. Banyak Dimas-Dimas lain di luar sana yang tidak terekspose media yang punya keinginan belajar tapi orang tuanya tidak mampu membeli smartphone dan kuota,” ungkap Dasco dalam pernyataan yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi pada Minggu, 26 Juli 2020.
Terlebih, sejak awal bergulirnya program itu, dia sudah menyarankan kepada Kemendikbud bahwa tidak semua rakyat Indonesia mampu membeli kuota untuk belajar online.
Baca Juga: HUT RI Ke-75 di Tengah Pandemi: Upacara di Istana Negara Hanya Dihadiri 6 Pejabat, Siapa Saja?
Atas dasar itu, Dasco berharap Kemendikbud mau membuatkan jaringan internet khusus dengan cara setiap murid diberikan ID untuk bisa mengakses aplikasi belajar online.
Bila itu yang terjadi, maka setiap orang tua di Indonesia tak perlu lagi memikirkan membeli kuota untuk proses belajar online anaknya tersebut.
