Network
PR CIREBON - Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) rupanya memancing anggota DPR untuk berkomentar.
Tepatnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai Kemendikbud telah melukai perasaan guru seluruh Indonesia.
Ini dikarenakan penilaiannya terhadap organisasi CSR (Corporate Social Responsbility/ tanggung jawab sosial perusahaan) milik Tanoto Foundation dan Sampoerna yang tidak pantas ikut program dengan dukungan dana gajah sebesar Rp20 miliar.
Baca Juga: Rusia Miliki 2 Senjata Nuklir 'Hari Kiamat', AS Langsung 'Ciut' Minta Moscow Tangguhkan Pengembangan
"Setelah kemarin marak guru yang protes karena tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi," ungkap Fikri dalam pernyataan yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Kamis, 23 Juli 2020.
Lebih lanjut, politisi PKS ini melihat kekisruhan ini akan memicu protes para guru lebih besar lagi karena dianggap mengusik rasa keadilan dan nurani publik.
"Belum selesai masalah pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di daerah, kemudian kemarin penghapusan tunjangan guru di satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), tapi malah anggaran pelatihan guru dialihkan untuk perusahaan besar," jelasnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Ma'ruf Amin Minta Guru Honorer Maklumi Gaji Kecil dengan Imbalan Surga?
Sebagai informasi, lampiran Perpres 54/2020 yang terakhir direvisi menjadi Perpres 72/2020 telah mencantumkan pemotongan tunjangan guru sebesar Rp. 3,3 triliun dengan setidaknya tiga komponen.
Mulai dari tunjangan profesi guru PNS Daerah yang semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp 50,8 triliun.
