Fadli Zon dan Didi Irawadi Satu Suara Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara di Masa Pandemi Covid-19 Belum Urgent

PR CIREBON — Ihwal rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan dikritik Fadli Zon dan Didi Irawadi.

Fadli Zon dan Didi Irawadi beranggapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan belum urgen.

Selain itu, Fadli Zon dan Didi Irawadi menilai, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan menjadi sesuatu hal prioritas di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Ramadhan 2021: Pemerintah Izinkan Salat Tarawih dan Salat Idul Fitri Berjemaah dengan Terapkan Prokes

“Untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru, menurut saya sama sekali tidak ada urgensinya. Itu bisa dilakukan kalau kita dalam kondisi normal atau ada kelebihan anggaran,” kata Fadli Zon.

Diterangkan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, seharusnya Pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan prioritas agar bisa keluar dari pandemi Covid-19 dengan cepat dan sesedikit mungkin korban.

Selain itu, pemerintah seharusnya memulihkan ekonomi negara dengan menggenjot perekonomian rakyat.

Baca Juga: Turki Akan Jalin Kerjasama dengan Rusia Terkait Luar Angkasa

Fadli Zon menilai, saat ini untuk pemindahan ibu kota negara belum menjadi hal yang urgen untuk dilakukan pemerintah, sebagaimana dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi DPR RI.

“Saat ini kita (Indonesia, red) agak kesulitan anggaran, utang kita menumpuk, melebihi Rp6 ribu triliun. Saya kira, tidak pada tempatnya melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru itu,” kritik politisi Partai Gerindra itu.

Kritik tersebut, diungkapkan Fadli Zon menyusul pertanyaan dari anggota BKSAP Didi Irawadi Syamsuddin dalam Focus Group Discussion (FGD) BKSAP dengan Tema “Sustainable Economic Goals and Covid-19 Pandemic” di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada hari Kamis, 2 April 2021.

Baca Juga: Baik untuk Kesehatan Tubuh, Simak 4 Manfaat Biji Semangka!

Sementara itu, Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawadi, yang sebelumnya mempertanyakan rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara untuk tujuan SDGs ini yang kembali muncul saat pandemi Covid-19.

Menurutnya, meskipun sudah lama menjadi planning Bappenas, tetapi Didi Irawadi mempertanyakan manfaat pemindahan Ibu Kota Negara bagi bangsa.

Apalagi situasi bangsa saat ini yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Kembali Turun ke Jalan, Demonstran di Myanmar Tentang Tindakan Militer hingga Tuntut Pulihkan Pemerintahan

“Sebagaimana diketahui pemindahan Ibu Kota Negara memerlukan biaya yang sangat besar. Sepengetahuan saya, rencana awal paling tidak (anggarannya) lebih dari Rp400 triliun. Bahkan di dalam perjalanan ke depan bisa ribuan triliun diperlukan,” kata Didi Irawadi.

“Nah pertanyaan saya, apakah dalam situasi dunia yang sudah modern sekarang, konsep bahwa ibu kota negara harus berada di center atau di tengah-tengah suatu negara itu masih relevan?” lanjut tanyanya.

Anggota BKSAP DPR RI ini menganjurkan agar pemerintah belajar dari pengalaman negara Amerika Serikat, yang proses pemindahan Ibu Kota Negara itu harus berlandaskan demi kesejahteraan.

Baca Juga: Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting Bertemu dalam Acara Pernikahan Atta-Aurel, Begini Reaksi Keduanya

“Jika kita belajar dari Amerika Serikat saja misalnya. Kita tidak pernah mendengar bahwa ibu kota negara Amerika yang berada di ujung timur Washington DC itu dipindahkan demi kesejahteraan,” ungkapnya.

“Dalam sejarah Amerika, hampir 250 tahun tidak pernah dipindahkan ke tengah, ke Kansas City misalnya. Namun jika kita lihat, Amerika sampai hari ini tetap sejahtera. Begitu juga masyarakat di negara-negara bagian lainnya, di selatan ada Texas, di tenggara Amerika ada Florida, semua sejahtera,” analisa Didi Irawadi.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, hal yang sama juga terjadi di Inggris. Letak ibu kotanya, London, berada di selatan wilayah Inggris, namun mereka tidak melakukan pemindahan ibu kota.

Baca Juga: Paras Tampan Ponakannya Dipuji Syahnaz Sadiqah dan Nagita Slavina, Shireen Sungkar Ungkap Momen Haru Irwansyah

Disebutkan Didi Irawadi, jika Ibu Kota dipindahkan, maka wilayah yang paling mungkin adalah di Manchester.

Bahkan, menurut analisa Didi Irawadi, beberapa negara lain juga gagal memindahkan ibu kota.

Misalnya Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya, ternyata tidak sederhana.

Baca Juga: Ajak Masyarakat Tidak Mudik Lebaran, Kemenparekraf: Bisa Staycation Ataupun Berwisata Lokal dalam Satu Lokasi

Padahal, letak Putrajaya sangat dekat dari Kuala Lumpur, hanya beberapa puluh kilometer.

“Memindahkan manusia yang jumlahnya banyak, memindahkan akar budaya, dan sebagainya. Kita memindahkan anak sekolah saja tidak sesederhana itu. Banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan demi SDGs,” papar Didi Irawadi.

“Misalnya pembangunan pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara yang bagus. Misalnya di ujung timur diambil dua kota besar, Papua dan Maluku. Di tengah-tengah, bisa Makassar ataupun Manado dan di tempat lainnya,” sarannya lagi.

Baca Juga: Simak! Berikut ini 5 Cara untuk Menghemat Baterai Smartphone Agar Tak Cepat Habis

Ia pun lantas mengingatkan terkait biaya yang diperkirakannya akan memakan sangat banyak biaya dalam pemindahan Ibu Kota Negara.

“Dari segi biaya, (pemindahan ibu kota) memakan biaya yang sangat banyak, biaya yang sangat besar, tidak ada jaminan lebih sejahtera. Berarti itu kan ada alokasi yang sangat besar ke luar Pulau Jawa, ke Kalimantan Timur,” ucap Didi Irawadi.

“Kalau itu berhasil, kalau tidak berhasil (bagaimana?). Maka masyarakat di luar Pulau Jawa tidak sejahtera, dan masyarakat di Pulau Jawa juga ikut terganggu. Jadi konsep ini harus dipikirkan lagi oleh Bappenas. Saya pikir karena situasi pandemi kemarin, pemikiran itu tidak jadi didorong,” pungkasnya.