Network
Menurutnya, legislatif akan terus memperjuangkan hak para guru honorer.
"Karena kualitas anak bangsa ada di teman-teman (guru honorer, red.) semua," kata Luthfi.
Baca Juga: Punya Resiko Lebih Rendah Terserang Penyakit Serius, Simak 8 Manfat Kopi untuk Kesehatan
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Asdullah Anwar menjelaskan, guru honorer ingin memperjuangkan agar bisa diakomodasi masuk CPNS. Hanya memang tersandung oleh aturan, mengingat usianya melebihi 35 tahun.
"Kalau berkaca pada aturan, mereka terganjal. Tidak bisa jadi PNS. Tuntutannya mereka yang di atas 35 tahun diberi kesempatan," katanya.
Kalau pun tidak, lanjut Asdullah, minimalnya mereka diberikan honor yang layak. Dianggarkan oleh APBN, bukan APBD.
Baca Juga: Soal Penertiban PKL, Pemerintah Cirebon Minta Tiru Langkah Kampus Universitas Swadaya Gunung Jati
"Kira-kira sama dengan UMR. Ada Kepresnya. Sekdes, bidan desa, mereka bisa, kenapa guru tidak. Tuntutannya begitu," ucap Asdullah.
Ia mengaku, pihaknya sangat mendukung para guru honorer. Bahkan, sejauh ini sudah memberikan insentif. Meski nilainya tidak seberapa, namun cukup sebagai bentuk perhatian. Saat ini pun sedang diupayakan, hanya masih terganjal aturan.
"Tinggal menunggu Perbup berkaitan dengan insentif honorer. Kasian, sekarang hanya menerima Rp 200 dan paling tinggi Rp 500 per bulan. Mereka harus kita dukung," katanya.
