Network
"Saya rasa begini komponen yang kita lakukan balance. Kalau kita bicara perusahaan publik, itu sudah jelas kita ada peraturan internal, BUMN ada peraturan sebagai perusahaan publik. Jumlah komisaris independen juga berbeda juga dengan perusahaan tertutup seperti yang ada di BUMN yang belum go public," ujarnya.
Baca Juga: Hobi Bercuit Trump Bakal Terganggu, Twitter Bersiap Labeli Akun Pemerintah dengan Ciri Khusus
Sebagai informasi, penemuan data itu diungkap anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih dengan merinci jumlah komisaris BUMN yang rangkap jabatan.
Tepatnya, pejabat kementerian seperti direktur jenderal atau deputi mencapai 254 orang dengan terbanyak 55 orang di Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan 42 orang, dan Kementerian PUPR 17 orang.
"Total komisaris yang berasal dari kementrian sebanyak 58 persen dari 397 komisaris," beber Alamsyah saat itu.
Baca Juga: Dugaan Kartel Politik Bersembunyi dalam Bansos Pekerja, Pengamat: APBN Sudah Tak Sanggup Jalankan
Kemudian berikut, Alamsyah juga menyoroti rangkap jabatan komisaris BUMN juga terjadi di instansi nonkementerian dengan yang terbanyak TNI 27 orang, Polri 13 orang, dan Kejaksaan Agung.
Sedangkan di luar itu, ada juga rangkap jabatan di enam perguruan tinggi. Yang terbanyak ada di Universitas Indonesia 9 orang, UGM 5 orang, dan Unhas 2 orang.
Meskipun, Alamsyah mengakui data tersebut dihimpun sejak 2019, sehinggamasih perlu diverifikasi karena kemungkinan ada yang sudah nonaktif.
Baca Juga: Wakili Aspirasi Rakyat, Ibas Yudhoyono Terang-terangan Minta Ini ke Pemerintah saat Pandemi
