Fokuskan Keterlibatan Pengusaha Lokal dalam Investasi, Kepala BKPM : Ini Sesuai dengan Perintah Presiden Jokowi

11 Maret 2020, 17:38 WIB
ILUSTRASI investasi. Pakar investasi menyebut bahwa akhir tahun adalah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap investasi.* /DOK PIKIRAN RAKYAT/


PIKIRAN RAKYAT - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah memfokuskan  keterlibatan para pengusaha lokal melalui program investasi yang ada.

Ini dikemukakan langsung oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Ke-16 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat.

Kegiatan Musda itu diselenggarakan di Swiss Belinn Hotel Karawang pada Senin, 9 Maret 2020.

Baca Juga: Milenial Banyak Ide untuk Bangun Ekonomi Kreatif, Ganjar Pranowo Minta Kepala Daerah Berikan Akses untuk Generasi Muda

Dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa program investasi yang melibatkan peran pengusaha lokal ini bersesuaian dengan perintah Presiden Jokowi.

Inilah yang membuat BKPM memfokuskan tugasnya untuk mewujudkan perintah tersebut.

Adapun acara Musda ke-16 HIPMI Jabar bertemakan 'Peran HIPMI Dalam Meningkatkan Investasi Untuk Kemajuan Perekonomian Jawa Barat yang Berkelanjutan'.

Peningkatan investasi ini pun didukung dengan perintah Presiden Jokowi yang mengharuskan setiap investasi melibatkan pengusaha lokal dan UMKM yang memenuhi syarat.

Baca Juga: Kembali Jadi Pakar Telematika, Roy Suryo Mundur dari Panggung Politik

Inilah yang membuat tema Musda bersesuaian dengan perintah Presiden Jokowi, sehingga harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Perintah Bapak Presiden (Joko Widodo) kepada kami, bagaimana setiap investasi masuk baik dari asing maupun dalam negeri yang ke daerah wajib hukumnya untuk melibatkan pengusaha lokal dan UMKM yang memenuhi syarat. Itu wajib,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil berpendapat bahwa investasi adalah instrumen untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Selain itu, investasi dapat menjadi pintu untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Baca Juga: Kondisi 4 dari 7 Pasien Positif COVID-19 di RSUP Persahabatan Kian Membaik, Tinggal Tunggu Hasil Balitbangkes

“76 persen dari total pendapatan APBN minus pembiayaan itu berasal dari pajak, dan pajak paling besar itu adalah pajak badan dan pajak badan itu adalah pengusaha,” ujarnya.

Berdasarkan data di 2019, nilai investasi secara nasional telah mencapai 102,3 persen atau Rp.809,7 triliun. Hasil pencapaian itu melebihi dari target yang ditetapkan yakni Rp 792 triliun.

“Tahun ini, target realisasi penanaman modal secara nasional adalah Rp 886 triliun, mudah-mudahan bisa tercapai,” tegas Bahlil menutup pernyataannya.***

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: Pemprov Jabar

Tags

Terkini

Terpopuler