PR CIREBON - Polemik Program Organisasi Penggerak (POP) rancangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih berlanjut usai tiga organisasi besar memutuskan mundur, yakni Muhammadiyah, NU dan PGRI.
Tepatnya, berlanjut dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan permohonan maaf terhadap tiga organisasi besar yang mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP), sekaligus meminta agar ketiga organisasi itu dapat kembali untuk memberi bimbingan dalam pelaksanaan POP.
"Dengan penuh rendah hati saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna," ungkap Nadiem pada Jum’at, 24 Juli 2020.
Baca Juga: Beredar Video Pembakaran Poster Habib Rizieq, Tengku Zulkarnain: Serupa PKI Bunuh Jenderal
Namun rupanya, Ketua LP Ma'arif NU, Z. Arifin Junaidi memandang Mendikbud Nadiem Makarim tidak perlu meminta maaf kepada Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) atas kisruhnya Program Organisasi Penggerak (POP).
Pasalnya, Arifin berpendapat bahwa kesalahan Nadiem justru kepada bangsa dan negara serta dunia pendidikan.
“Menurut pandangan saya, tidak ada kesalahan Mas Menteri (red.Nadiem) kepada Muhammadiyah, NU dan PGRI. Karena kesalahan Mas Nadiem itu justru kepada bangsa dan negara serta dunia pendidikan kita, jadi bukan kepada kami,” ungkap Arifin dalam pernyataan yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Rabu, 29 Juli 2020.
Baca Juga: Miliki Kritik Terselubung Terhadap AS, Tiongkok dan Rusia Bekerjasama Deklarasikan Perang Informasi
Meskipun demikian, Arifin mengapresiasi sikap Nadiem yang mengakui bersalah dengan meminta maaf, tetapi permintaan maaf tersebut haruslah dibarengi dengan tindakan nyata untuk memperbaiki polemik POP Kemendikbud tersebut.
“Minta maaf bagus tapi akan lebih bagus kalau permintaan maaf itu disertai tindakan nyata untuk memperbaikinya. Jadi kalau hanya minta maaf saja tidak ada artinya,” jelas Arifin.
Selain itu, Arifin juga menegaskan bahwa LP Ma'arif NU tetap berkomitmen untuk tidak bergabung ke POP lantaran NU sendiri telah menjalankan program penggerak secara mandiri.
Baca Juga: Polemik POP Dianggap Tidak Bijak, Din Syamsudin Salahkan Jokowi yang Angkat Nadiem Jadi Menteri
“Jadi sebelum kami diajak ke POP, kami juga telah melaksanakan program penggerak sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, jadi kalau tidak ikut POP Mas Menteri pun kami tetap melaksanakan program penggerak. Pelatihan kepada kepala sekolah, pelatihan kepada guru tetap kami laksanakan bergabung atau tidak bergabung dengan program Mas Menteri, tidak ada pengaruhnya,” tegas Arifin.
Sementara itu, Arifin menjelaskan Organisasi Penggerak yang digagas LP Ma'arif NU juga telah memberikan pelatihan kepada 800 kepala sekolah sejak Juni 2020 lalu.
Tepatnya, NU akan menargetkan hingga Oktober 2020 mendatang akan mampu memberikan pelatihan kepada 3200 Kepala Sekolah serta Guru di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Teguh Tolak POP Kemendikbud, Muhammadiyah: Mendikbud Masih Beri Harapan pada Organisasi Tak Kredibel
“Kepala Sekolah yang sudah dilatih itu nantinya akan melatih guru – guru di sekolahnya masing – masing dan juga melatih minimal 20 Kepala Sekolah lain di sekitarnya,” kata Arifin
Lebih dari itu, ia juga menekankan bahwa pelatihan yang dilakukan NU berasal dari dana mandiri, tanpa keterlibatan APBN atau CSR..
“ Kami laksanakan secara mandiri, jadi kami biayain sendiri, bukan biaya dari mana mana, dari APBN tidak, CSR tidak. Ini kami lakuikan mandiri sebelum ada pengumumam penerima POP, sehingga kami ikut apa tidak ikut, kami tetap saja berjalan dengan program -program kami,” pungkas Arifin.***