Network
PR CIREBON - Ahli filsafat sekaligus pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, pemanggilan kepolisian terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melayani kepentingan Istana.
“Jadi terlihat bahwa polisi terpaksa memperpanjang pemeriksaan itu karena berupaya untuk melayani kepentingan Istana, seolah-olah sudah diperiksa dan akan ditemukan deliknya. Istana berharap Anies itu kena delik,” kata Rocky Gerung dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, diunggah Rabu 18 November 2020.
Rocky pun menilai bahwa Istana akan tetap mencari alasan baru agar Gubernur DKI Jakarta bisa diberikan tindak pidana, meski sebenarnya tidak dapat dilakukan polisi.
Baca Juga: Keadaan Merapi Hari Ini Bak di Ujung Tombak, BNPB Siapkan Helikopter untuk Penanganan Erupsi
Menurut Rocky, ada pihak yang mengatakan Istana justru membidik tokoh Front Pembela Islam yakni Habib Rizieq Shihab. Namun, Rocky mengatakan isu terkait Habib Rizieq sekadar batu loncatan.
“Habib Rizieq membaca bahwa Istana nggak punya kemampuan untuk meyakinkan bahwa mereka benar. Istana akan berupaya mengirim sinyal kepada Habib Rizieq, bahwa Anies itu bisa kita penjarakan, lho. Jangan Anda pikir bahwa Anda nggak bisa kami tangkap,” kata dia.
Dalam pandangan Rocky, aparat kepolisian tentu mengerti bahwa tidak mungkin Anies dipidana terhadap UU yang tidak mempunyai kekuatan hukum di dalam UU Karantina.
Baca Juga: Instruksi Mendagri Terkait Penegakkan Protokol Kesehatan, Wagub DKI: Jakarta Patuh Aturan
Dia menganggap seluruh kejadian terhadap Anies dan Habib Rizieq dikarenakan Istana tidak mempunyai “think tank” yang mengolah informasi.
Rocky bahkan menyindir Menkopolhukam Mahfud MD secara terang-terangan karena tidak bisa mengolah informasi dan tidak mengerti aparat kepolisian yang sedang kesulitan dalam menegakkan hukum.
“Masa Mahfud sendiri nggak punya pengetahuan bahwa UU Karantina itu tidak diberlakukan, justru karena Presiden ingin PSBB, jadi kan mestinya ada tim yang membaca itu. Dia nggak ngerti bahwa polisi kesulitan untuk menegakkan hukum terhadap sesuatu yang sifatnya sangat liquid, sangat tidak konstan,” ucapnya.
Baca Juga: Pemda Zona Merah Diminta Makin Masif 3T, Satgas Covid-19: Jangan Jadi Sumber Utama Penularan
Selain itu, dia menilai Istana tidak mempunyai amunisi untuk mengolah informasi. Pasalnya, Istana mengandalkan opini publik melalui konferensi pers Mahfud MD sebelum kepulangan Rizieq. Apalagi, dalam konferensi pers tersebut Panglima ABRI diundang untuk menerangkan situasi.
Menurut Rocky, adanya kebocoran pemerintah dalam mengolah informasi dikarenakan Istana hanya memiliki dua pendukung, yaitu pendukung dari buzzer atau influencer dan pendukung dari komisaris relawan.
“Semuanya nggak punya kemampuan untuk bikin analisis keadaan. Jadi Presiden tertipu oleh pembantu-pembantunya sendiri, sehingga muncul blunder lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Modus Baru Berbuat Asusila, Tega Setubuhi Puluhan Murid dengan Iming-Iming Sempurnakan Ilmu Silat
Rocky menyebut bahwa kapasitas yang dimiliki Mahfud untuk mengolah sejumlah informasi tidak bisa dijalankan. Dia menganggap Mahfud juga menunggangi dukungan palsu dari relawan.
Menkopolhukam, katanya, justru membawahi semua informasi publik termasuk informasi Badan Intelijen Negara (BIN), informasi intelijen TNI, serta informasi polisi.
“Dia nggak bisa olah karena dia menunggangi dukungan palsu dari relawan. Dia pikir bahwa buzzer itu betul-betul memberi informasi lebih baik daripada intelijen, daripada polisi, daripada Pangdam. Itu kesalahan Pak Mahfud, padahal dia punya kapasitas dan portofolio untuk mengumpulkan informasi itu sebelum jadi teledor mengucap kepada publik,” pungkas Rocky.
