Network
PR CIREBON - Kini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiagakan satu unit helikopter jenis Dauphin untuk memantau segala aktivitas yang menyangkut penanganan akibat terjadinya erupsi Gunung Merapi.
Helikopter itu dapat digunakan oleh pemerintah daerah yang mencakup wilayah administrasi Gunung Merapi untuk penanganan jika sewaktu-waktu terjadi erupsi.
"Kami dari BNPB akan menempatkan helikopter di sini, yang bisa mungkin nanti dimanfaatkan oleh Gubernur DI Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah untuk memantau perkembangan Gunung Merapi," kata Kepala BNPB Doni Monardo. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman resmi BNPB di Jakarta, Kamis.
Kehadiran helikopter itu dapat menjadi sebuah upaya nyata bahwa pemerintah dalam hal mitigasi dan penanganan bencana alam serta sebagai bakti pemerintah dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat.
"Solus Populi Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga semua rencana-rencana yang berhubungan dengan antisipasi erupsi Gunung Merapi harus kita lakukan sebaik mungkin, agar mengurangi risiko, terutama korban jiwa, termasuk juga kerugian harta benda," katanya.
Helikopter tersebut akan dititipkan kepada jajaran TNI dan disiagakan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta. Badan Geologi maupun Kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan dan Geologi (BPPTKG) bisa memanfaatkan helikopter itu untuk memberikan informasi yang akurat dan menjadi dasar penanganan.
Baca Juga: Rekaman CCTV Jadi Bukti Pelanggaran Prokes, dari Kedatangan Habib Rizieq hingga Pernikahan Putrinya
Sebelumnya, status aktivitas Gunung Merapi naik menjadi Level III atau Siaga sejak Kamis 15 November Menurut informasi dari BPPTKG, aktivitas Gunung Merapi pada tahun 2020 diprediksi memiliki kesamaan dengan erupsi 2006 silam.
Aktivitas Gunung Merapi tahun 2020 berpotensi memicu terjadinya guguran lahar panas, akan tetapi diperkirakan tidak akan lebih buruk dari erupsi 2010. Hanya saja, BPPTKG menganggap bahwa hal tersebut tetap perlu diantisipasi oleh berbagai pihak terkait untuk situasi dan kondisi tertentu yang dapat terjadi ke depannya
BPPTKG memberikan rekomendasi untuk wilayah radius 5 kilometer dari puncak kawah merapi agar dikosongkan dari segala jenis aktivitas manusia dan tidak boleh ditinggali oleh penduduk.
Baca Juga: Sah! Pasca Ditandatangani Anies, Perda Penanggulangan Covid-19 Mulai Diterapkan di Jakarta
Adapun wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Desa Glagaharjo, Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta.
Kemudian Desa Ngargomulyo, Desa Krinjing dan Desa Paten di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Desa Tlogolele, Desa Klakah dan Desa Jrakah di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
Desa Tegal Mulyo, Desa Sidorejo dan Desa Balerante di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.***
