Network
PR CIREBON – Sebelumnya, akun Twitter Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan @KontraS membagikan video kompilasi yang berisikan kekerasan kepolisian selama aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.
“Trigger Warning: Video berisi kekerasan kepolisian saat aksi #TolakOmnibusLaw ini bisa membuat kemanusiaan Presiden Jokowi dipertanyakan! Terima kasih atas dokumentasi warga sekalian! Ini petisi untuk evaluasi Polisi,” tulis akun tersebut pada Rabu, 11 November, disertai link petisi evaluasi polisi.
*Trigger Warning*
Video berisi kekerasan kepolisian saat aksi #TolakOmnibusLaw ini bisa membuat kemanusiaan Presiden @jokowi dipertanyakan!
Terima kasih atas dokumentasi warga sekalian!
Ini petisi untuk evaluasi Polisihttps://t.co/sVhZeD0bBc
Lagu: @seringai - Lencana pic.twitter.com/rIqP4KNL9E— KONTRAS (@KontraS) November 11, 2020
Terkait hal itu, Polri menanggapi video yang memperlihatkan aksi represif anggota polisi saat mengamankan aksi demonstrasi UU Cipta Kerja di berbagai daerah tersebut.
Baca Juga: Tiga Tokoh Diprediksi Bisa Pengaruhi Landscape Politik Indonesia, Termasuk Habib Rizieq
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono menilai video kekerasan oknum polisi ke peserta demo itu dianggap tendensius dan mendiskreditkan institusi kepolisian.
“Kalau video saya sudah melihat, mohon maaf kalau yang video itu memang tendensius sekali terkait Polri. Apa maksudnya, kita tidak tahu,” ungkap Brigjen Awi kepada wartawan pada Kamis, 12 November, yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari PMJ News.
“Tapi yang jelas, dia kan memotong kegiatan demo yang ujung-ujungnya ini mendiskreditkan Polri, karena yang di situ adalah tindakan-tindakan represif yang dilakukan Polri saat pelaksanaan demo,” sambungnya.
Awi menegaskan bahwa cuplikan-cuplikan video yang diunggah tersebut tidak memuat kronologis kejadian di lapangan secara utuh, sehingga tayangan itu dapat ditafsirkan tidak sesuai dengan keadaan.
Baca Juga: Reuni Akbar PA 212 akan Digelar di Monas, PDIP: Anies Harus Mengkaji Matang Pemberian Izinnya
Padahal, lanjut Awi, kondisi di lapangan seringkali memaksa aparat untuk bertindak represif. Misalnya, aksi pelemparan batu hingga dorong-dorongan massa dan aparat.
