Network
PR CIREBON - Relawan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sekaligus Duta Besar RI untuk Singapura Suryopratomo mengatakan masyarakat Indonesia terlalu berlebihan menerima informasi tentang Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Tommy, panggilan akrabnya, pada acara bincang-bincang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang disiarkan akun Youtube BNPB Indonesia pada Selasa, 27 Oktober 2020.
"Saking berlebihan, pesan yang diterima tidak semua edukatif. Yang memprihatinkan informasi yang beredar cenderung untuk mencari sensasi dan memancing klik. Tidak substansial yang memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat," kata Tommy, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Baca Juga: Presiden Singapore Coffee Asosiasi Puji Cita Rasa dan Kualitas Kopi dari Indonesia
Tommy, yang juga merupakan Dubes RI untuk Singapura, mengatakan dari sekian banyak artikel dan berita tentang Covid-19, hanya satu atau dua saja yang sifatnya mencerahkan dan mengedukasi. Selebihnya lebih banyak informasi yang menakut-nakuti masyarakat.
Tommy menyebut media massa berperan penting dan menjadi bagian dari solusi dalam penanganan Covid-19.
"Bukan soal medianya mendukung pemerintah atau tidak, tetapi yang harus kita perjuangkan adalah eksistensi bangsa ini. Survei menyebutkan 63 persen penanganan Covid-19 ada di tangan media dalam konteks mengedukasi masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: Program Bantuan Subsidi Upah Dipastikan Akan Menjangkau 12,4 Juta Penerima dari Target 15,7 Juta
Tommy menilai bangsa Indonesia masih belum bisa membedakan kapan harus berkompetisi dan kapan harus bekerja sama dalam sistem demokrasi.
Ketika pandemi Covid-19 mulai terjadi di Indonesia, atas nama demokrasi, hal itu kemudian dianggap sebagai sebuah isu untuk memotret ketidakmampuan pemerintah.
Padahal, yang lebih harus dikedepankan adalah berita mengenai kekuatan bangsa untuk menangani Covid-19, meskipun harus diakui sistem kesehatan Indonesia memang tidak cukup tangguh karena keterbatasan yang dimiliki.
Baca Juga: Sengaja Menimbulkan Pertentangan di Masyarakat, Tiga Petinggi Sunda Empire Dihukum Dua Tahun Penjara
"Dokter kita tidak lebih dari 200 ribu, dokter spesialis tidak sampai 35 ribu, apalagi dokter paru kurang dari 2.000. Belum lagi bicara pemerataan fasilitas kesehatan. Yang ironis, semua mengeksploitasi kelemahan tersebut bukan bicara bagaimana mengatasinya," kata Tommy.***
