Network
Sekarang ia bersedih lantaran ideologi yang lama justru dipraktekkan penegak hukum lain.
"Dulu saya menentang teori 'crime control' dalam pemberantasan korupsi yang dianut KPK. Sebab saya khawatir ini akan jadi mazhab penegakan hukum di negara kita. Saya bersyukur melihat KPK lembali ke jalan hukum, tapi sedih dengan ideologi lama itu di praktekkan penegak hukum lain," tuturnya.
Baca Juga: Indonesia Tolak Permintaan AS untuk Mendaratkan Pesawat Pengawas P-8 Poseidon
Adapun inti dari 'crime control' menurut Fahri adalah penegakan hukum yg mendorong 'tujuan menghalalkan cara' atau 'end justifies the means'.
Penegak hukum menganggap menangkap orang tak bersalah agar tercipta suasana terkendali. Padahal kedamaian dan ketertiban adalah akibat dari keadilan.
Fahri mengutarakan bahwa yang seharusnya ditangkap yaitu orang-orang yang terekam CCTV itu sebagai perusuh.
Baca Juga: Tiongkok Dianggap Jadi Ancaman Terbesar, Swedia Lakukan ‘Ban’ Terhadap Huawei ZTE dari Jaringan 5G
"Bukan kritikus yang berjasa bagi demokrasi kalau kritik mereka dianggap memicu kerusuhan, kenapa tidak tangkap 575 anggota DPR yang bikin UU berbagai versi yang kemudian bikin rusuh?," kata Fahri.
Menurut Fahri hukum tidak boleh menyasar pada pengritik kebijakan, sementara perusuh dan vandalisme belum diselesaikan.
"Sungguh suatu tindakan yang sembrono dan tidak punya etika. Mau apa sih kita ini? Mau adu domba siapa lagi? Mau ngerusak bangsakah kita?," kritik Fahri.
