Network
Soediman Kartohadiprodjo menyebutkan, politik hukum adalah pemikiran yang menjadi dasar campur tangan negara dengan alat-alat perlengkapannya (eksekutif, legislatif, yudikatif) pada hukum dalam hal pelaksanaan hukum, perkembangan hukum dan penciptaan hukum. (Soediman Kartohadiprodjo, 1984 : 210-211). Politik Hukum dimaksud dalam kajian ini adalah Politik Hukum Perlindungan Konsumen.
Contoh politik hukum perlindungan konsumen adalah masalah beras. Mengutip laman resmi Bank Indonesia bi.go.id/hargapangan, harga beras sudah naik sejak 1 Agustus 2023 lalu.
Menjelang dan pasca pemilu, di masyarakat berkembang isu bahwa mahal dan langkanya harga beras di pasar karena akibat stok beras digudang habis karena digunakan untuk diberikan kepada masyarakat dalam bentuk/yang diakibatkan teralih kepada bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Jonatan Christie Juara Tunggal Putra Badminton Asia Championships 2024
Contoh lain dari politik hukum perlindungan konsumen yang tidak berpihak/membebani masyarakat atau konsumen adalah kebijakan tentang minyak goreng sawit yang merupakan salah satu bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Masalah minyak goreng sudah terjadi sejak November 2019 dan berlanjut sampai menjelang hari lebaran terutama harganya yang cukup tinggi.
Krisis beras dan minyak goreng yang cukup berkelanjutan dan berlarut² hingga pasca Pemilu membuat rakyat sebagai konsumen termasuk pelaku usaha menderita.
Peristiwa yang terjadi terhadap dua komoditas ini (beras dan minyak goreng) dapat dikatakan belum pernah terjadi sepanjang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia.
Baca Juga: Antrean Panjang di Rest Area KM 42 Picu Kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek
Seperti diketahui menjelang dan pasca pemungutan suara Pemilu 2024 ini, selain masalah minyak goreng dan beras yang belum benar² normal, harga sejumlah komoditas utama pangan di rata-rata wilayah Indonesia mengalami kenaikan.
